Perempuan Harus Menjadi Penentu Kebijakan

Harianjogja.com, JOGJA—Sebagai salah satu penyambung lidah aspirasi perempuan, Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sleman mencoba menjadi jembatan gagasan perempuan agar sampai menjadi kebijakan. Di sisi lain, KPP juga mendorong partisipasi para perempuan untuk menjadi penentu kebijakan di daerah.

Ketua KPP Sleman, Sri Riyadiningsih, menuturkan peran serta perempuan dalam politik penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Ide maupun gagasan perempuan terhadap kebijakan harus dapat disalurkan, salah satunya melalui jalur legislatif.

“KPP beranggotakan perem­puan anggota DPRD. Di Sleman sudah 28 persen anggota DPRD-nya perempuan. Ada 14 orang perempuan anggota DPRD Sleman,” ujarnya, Rabu (12/4/2023).

Keterwakilan perempuan di kursi legislatif di Sleman terhitung cukup banyak menurut Sri. Alhasil, banyak kegiatan hingga program yang diusulkan oleh kader dewan perempuan melalui meja legislatif. “Di Sleman ini sudah cukup maksimal, kesempatan perempuan bisa berekspresi di bidang sosial politik cukup besar,” ujarnya.

Menurut Sri, perempuan di zaman sekarang harus berpartisipasi dalam politik dan harus menjadi penentu kebijakan. 

“Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman perempuan yang ada di padukuhan, saat ini waktunya perempuan itu jadi penentu kebijakan pembangunan,” ujar dia.

Di mana pun levelnya, ketika perempuan berpartisipasi dalam beragam sektor, gagasan perempuan dapat berperan menentukan pembangunan. “Di level padukuhan juga di kalurahan. Di kalurahan sekarang ada BPKal [Badan Permusyawaratan Kalurahan]  minimal harus ada perempuan,” ujarnya.

“Kemudian di segala organisasi perangkat daerah, sudah saatnya perempuan jadi penentu kebijakan pembangunan. Jangan sampai mereka jadi objek sasaran pembangunan,” tuturnya.

Ketika sudah menjadi penentu kebijakan, perempuan bisa mengusulkan program sesuai kebutuhan mereka.

“Siapa yang akan mengusulkan, siapa yang akan mengakses kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, kesejahteraan, pemberdayaan perempuan, kalau perempuan tidak masuk di wilayah organisasi, tidak masuk di wilayah penentu kebijakan pembangunan?” ujar dia. 

Tak hanya fokus pada aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah. Bimbingan teknis maupun pelatihan keterampilan kepada perempuan juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, tentunya sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Setelah pandemi melandai, Sri banyak mendorong kegiatan yang melibatkan perempuan di Sleman. Salah satu yang ia dorong ialah kelompok wanita tani (KWT). Di kelompok ini, perempuan bisa bercocok tanam sesuai potensi wilayahnya. Hasil panen tidak hanya dapat menjadi penghasilan tambahan perempuan tetapi juga memenuhi gizi keluarga.

Inisiasi tersebut juga didorong di lingkungan yang minim lahan, melalui budi daya dalam pot. Tak hanya bertani, perempuan juga didorong untuk beternak ayam joper dan petelur. Hasilnya dapat berdampak pada ekonomi dan mampu menyokong gizi di tingkat keluarga.

“Kaitannya dengan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga, saya cenderung mendorong kebijakan pemerintah kabupaten itu untuk kegiatan pemberdayaan perempuan. Langsung nyata, contohnya melalui bimtek atau pelatihan yang bisa langsung dinikmati. Contoh pemanfaatan tanah pekarangan dengan budi daya tanam cabai,” ujarnya.

Di meja legislatif, DPRD Sleman telah menetapkan Perda tentang Kesetaraan Gender. Belum semua daerah punya peraturan ini. 

“Mereka harus diberikan kesempatan dalam persentase keterwakilan,” ujar dia. 

Sri berharap perempuan di legislatif dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. “Doronglah kebijakan kebijakan yang bisa bermanfaat untuk mereka,” tegasnya. (BC)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.