Ini Dia Usulan Isu Strategis DPRD Kulonprogo yang Jadi Prioritas di APBD 2023-2024

KULONPROGO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mengusulkan beberapa isu strategis dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan yang akan diprioritaskan dalam APBD perubahan 2023 dan APBD 2024.

Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono mengatakan bahwa isu strategis tersebut muncul selama masa reses yang dilakukan para anggota DPRD.

Dari hasil reses tersebut lah kemudian aspirasi masyarakat dikompilasi dan disaring menjadi beberapa isu strategis. 

“Pokir Dewan kali ini akan diseleksi ketat mengingat pada 2024 akan ada pemilihan kepala daerah [Pilkada]. Anggaran Pemda yang ada akan terserap 40 persen untuk penyelenggaraan Pilkada. Itulah sebabnya kami harus memahami betul keuangan Pemda,” kata Ponimin ditemui di kantornya, Senin (19/6/2023).

Ponimin menambahkan Pokir Dewan masih fokus pada pembangunan infrastruktur, baik jalan primer satu dan dua maupun prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Masyarakat Kulonprogo, kata dia, juga mengeluhkan soal penerangan jalan umum (PJU) yang minim.

Tak hanya itu, pembukaan lahan untuk cetak sawah baru juga menjadi isu strategis yang dibawa Dewan lantaran pembangunan infrastruktur di Kulonprogo khususnya di wilayah selatan masif.

Cetak sawah baru tersebut menjadi upaya menjaga ketersediaan lumbung pangan. Lahan yang pada mulanya tidak produktif, akan dikelola sampai memberikan manfaat bagi pengelola dan warga sekitar.

Hal tersebut tentunya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Bumi Binangun. “Untuk mengurangi angka kemiskinan juga kami masih membawa isu mengenai rumah tidak layak huni [RTLH]. Sasarannya tentu keluarga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS],” katanya.

Sementara untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, Ponimin juga mendorong pembangunan infrastruktur dilakukan dengan model padat karya.

Menurut dia, padat karya dapat memberdayakan penerima manfaat. “Selain infrastrukturnya yang dapat digunakan untuk memperlancar mobilitas, masyarakat juga mendapatkan pemasukan melalui pembayaran honor per HOK [hari orang kerja],” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Salah satu pihak yang banyak menerima manfaat terhadap pembangunan tersebut adalah kelompok tani. Distribusi hasil tani akan efektif dan efisien. UMKM yang memerlukan produk pertanian juga akan terbantu.

Tidak hanya itu, Dewan juga menyoroti ketersediaan mendasar yaitu air bersih. Menurut Ponimin, perlu adanya dana stimulus untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) utamanya kawasan krisis air.

Lebih jauh, Dewan juga memberikan perhatian kepada aksesibilitas menuju RSUD Wates yang terletak di sisi utara rel kereta. Akses tersebut dirasa menyulitkan pengguna, karena dua jalur kereta yang ada akan meningkatkan intensitas pemberhentian kendaraan. 

“Kalau ada dua jalur kereta berarti kan palang pintu itu akan sering ditutup. Seumpama ada pasien yang harus segera mendapat pertolongan kan jadi terhambat. Padahal YIA juga akan meningkatkan mobilitas warga,” lanjutnya.

Karena itulah perlu adanya pembangunan jembatan layang atau fly over yang langsung menuju ke RSUD Watses. 

Maksimalkan Embarkasi Haji

Kulonprogo yang menjadi lokasi pembanguan embarkasi haji diharapkan dapat mempermudah masyarakat sekitar Kulonprogo yang akan melakukan ibadah haji. Sehingga para calon haji tidak akan kesulitan karena jarak yang ditempuh lebih dekat.

Pembangunan embarkasi haji tersebut juga akan meningkatkan trafik penumpang di YIA, sehingga bandara internasional tersebut semakin aktif.

“Itu yang menjadi gagasan kami dalam pokir untuk menjadi bahan kebijakan tahun 2024. Saya inginnya percepatan pembangunan,” ujar dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.