Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kadin Bantul Nilai Positif bagi Dunia Usaha
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Ilustrasi sampah/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Bantul menyatakan anggaran pengelolaan sampah di Bantul tidak hanya melalui APBD, namun juga dana keistimewaan (Danais) dan juga anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Perdukuhan (P2MBP).
Kepala DLH Bantul, Ari Budi Nugroho mengatakan untuk APBD 2023 yang dikelolanya untuk program pengelolaan persampahan dan alokasi untuk operasional persampahan. Untuk besaran anggarannya ia tidak hapal. Namun untuk Danais Rp6 miliar tahun ini untuk pengelolaan sampah.
Danais tersebut, kata Ari, dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke pemerintah kalurahan. Ada tiga kalurahan yang mendapatkan BKK Danais untuk pengelolaan sampah, yakni kalurahan Panggungharjo di Kapanewon Sewon, Guwosari (Pajangan), dan Karangtengah (Imogiri). “Danaisnya langsung ke kalurahan,” katanya, saat dihubungi, Minggu (30/7/2023).
Ia berharap bantuan danais tersebut dapat mengoptimalkan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Ari juga menyatakan tiap pedukuhan diminta mengelola sampah. Anggaran pengelolaannya bisa menggunakan P2MBP. Sebagaimana diketahui P2MBP Rp50 juta setiap perdukuhan.
Baca juga: Sudah Ada 9 Depo Sudah Dibuka, Pemkot Duga Pembuang Sampah Juga dari Warga Luar Jogja
Anggaran P2MBP digunakan untuk tiga hal, yakni lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk pendidikan mendorong kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). Sementara kesehatan bisa dimanfaatkan untuk penanganan stunting dan kesehatan lansia. “Kalau untuk lingkungan, salah satunya bisa digunakan untuk penanganan sampah,” ujarnya.
Alokasi lingkungan untuk penanganan sampah sudah ditegaskan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, pada Jumat, pekan lalu. Bupati meminta semua pedukuhan untuk me-refocusing anggaran P2MBP.
Penekanan kaitan lingkungan dikhususkan penanganan sampah, misalnya pembelian alat pengurai sampah, atau komposter, dan sebagainya. Selain itu para kepala dusun atau dukuh diminta mensosialisasikan kepada warganya agar melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga (RT). “Kalau sampah sudah terselesaikan di tingkat rumah tangga sebenarnya kita tidak butuh TPA Piyungan,” tandasnya.
Sementara itu Direktur BUMKal Panggung Lestari Kalurahan Panggungharjo, Eko Pambudi mengatakan tahun ini Panggung Lestari mendapatkan suntikan danais Rp2,9 miliar. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun lalu sebesar Rp1 miliar.
Anggaran Rp2,9 miliar tersebut untuk pengelolaan sampah dan ipal. Pengelolaan sampah tersebut di antaranya untuk memperluas bangunan dan gudang serta pembelian peralatan seperti timbangan duduk dengan kapasitas 2 ton. “Ya untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pembelian alat saja tahun ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.
COP31 di Antalya berakhir tanpa konsensus. Uni Eropa menolak draf Pakta Antalya, sementara Guterres mendesak pendanaan iklim dan Rusia mengkritik kebijakan perd
Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026 setelah finis kedelapan di Portugal. Dia mengoleksi 439 poin dan menyamai rekor Giacomo Agostini.
Jadwal SIM Keliling Jogja Senin 23 November 2026 di Alkid, lengkap dengan lokasi layanan alternatif dan syarat perpanjangan SIM.
Pengembangan PLTN SMR di Indonesia menghadapi risiko investasi dan teknologi. Simak perkiraan biaya listrik serta kajian BRIN.