Festival AHU 2026, Kemenkum Buka Akses 470 Layanan Hukum
Kemenkum menyediakan 470 layanan hukum digital melalui super app PASTI dalam Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung.
Sampah - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Polemik pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman bakal diselesaikan dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD Pengelolaan Sampah ini bakal menangani jasa pengelolaan dan permasalahan sampah di wilayah itu.
"Saat ini kami sedang mempelajari untuk pembuatan landasan hukumnya dalam pembentukan badan usaha ini," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa di Sleman, Jumat (11/8/2023).
Menurut dia, saat ini sedang dicari bagaimana agar dapat mewujudkan BUMD pengelolaan sampah ini dengan cepat karena membuat badan usaha baru prosesnya sangat lama.
"Kalau mau membentuk badan usaha dengan dasar hukum yang baru tentunya akan sangat lama, karena nanti juga harus ada persetujuan dari legislatif," katanya.
BACA JUGA: Rencana PPDB Zonasi Dihapus, Dewan Pendidikan DIY: Sudah Mewujudkan Pemerataan Pendidikan
Ia mengatakan, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan BUMD yang sudah ada dengan menambah jenis jasa usaha yang ditangani.
"Ini nanti akan dicari BUMD yang kurang produktif, kemudian jenis usahanya diganti atau ditambah dengan pengelolaan sampah, sehingga tidak perlu membuat badan hukum baru," katanya.
Danang mengatakan, BUMD ini nanti akan mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Kabupaten Sleman, dengan menjalin kerja sama dengan pelaku jasa kebersihan atau jasa pengangkut sampah yang selama ini cukup banyak di Sleman.
"Rencananya Sleman akan membuat tiga TPST, yakni untuk wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur. Saat ini TPST yang sudah dibangun baru di wilayah timur, yakni TPST Tamanmartani di Kalasan, sedangkan lainnya masih dalam proses," katanya.
BACA JUGA: Cak Nun Dijenguk Ketua DPD RI, Novia Kolopaking: Sudah Bisa Bercanda
Ia mengatakan, pembentukan BUMD pengelolaan sampah ini juga merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani masalah sampah yang dalam beberapa waktu terakhir sering terjadi kelebihan kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) di Piyungan Bantul.
"Selama ini TPA Kartamantul menampung sampah dari Kota Jogja, Kabupaten Sleman dan Bantul yang dikelola oleh Provinsi DIY. Dengan Sleman membentuk BUMD pengelolaan sampah maka ini artinya Sleman turut bertanggung jawab dan memikirkan masalah sampah dari Sleman," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkum menyediakan 470 layanan hukum digital melalui super app PASTI dalam Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung.
Dies Natalis ke-42 ISI Jogja ditutup pesta rakyat dua hari dengan jathilan, ketoprak, karawitan, hingga heavy metal.
Iran menuding elemen pemerintah AS dan aktor yang bersekutu dengan Israel berupaya memanipulasi pasar energi global di tengah konflik.
DPRD DIY menyoroti perubahan data desil yang menjadi basis sejumlah kebijakan, termasuk bantuan sosial dan kepesertaan BPJS.
Pemkot Jogja mendorong koperasi mengembangkan sektor riil melalui SiKepo agar usaha anggota dan koperasi terintegrasi serta lebih produktif.
Lima tokoh disebut masuk bursa Ketum PBNU 2026-2031. Simak profil, pengalaman, dan gagasan para kandidat dalam Muktamar ke-35 NU.