Serap 340.334 Tenaga Kerja, Ahmad Luthfi Dinobatkan Tokoh Investasi Daerah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah dalam ajang detikcom Awards 2026.
Suasana Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Pelayanan Publik di penghujung 2023 yang digelar DPMPTSP di Pringsewu Resto pada Rabu (8/11/2023)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman menggelar Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Pelayanan Publik di penghujung 2023. Lewat agenda ini DPMPTSP menjaring beragam masukan dari pemberi layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Sleman sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja MPP ke depannya.
Sekretaris DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih menjelaskan digelarnya forum ini tidak lain untuk menerima masukan dari pemberi layanan di MPP Sleman. Hingga saat ini ada sekitar 20 instansi yang turut membuka layanan publiknya MPP Sleman. Beberapa di antaranya seperti DPMPTSP Sleman, SIM Corner Polres Sleman, Samsat Online, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya.
"Forum ini untuk menerima masukan dari penyelenggara pelayanan dan juga dari masyarakat penggunaan layanan. Terkait pelaksanaan Mal Pelayanan Publik ini seperti apa," kata Triana di Pringsewu Resto, Sleman, Rabu (8/11/2023).
DPMPTSP sebagai kordinator dalam MPP Sleman ingin menghimpun berbagai masukan untuk evaluasi pelayanan. Apa saja yang kurang menurut instansi pemberi layanan maupun masukan dari masyarakat secara langsung.
Sebagai koordinator MPP Sleman, DPMPTSP juga berkewajiban menyediakan loket, sarana dan prasarana sesuai kesepakatan. Nantinya, pemberi layanan pada MPP Sleman akan memberi umpan balik apakah sarana yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan.
BACA JUGA: Libur Akhir Tahun, Keamanan Wahana Wisata Berisiko Tinggi di DIY Bakal Dicek
"Karena kan setiap pelayanan itu ada standar pelayanannya. Standar Pelayanan itu sudah kami sampaikan ke masyarakat. Standar pelayanan itu apakah sudah sesuai atau mungkin nanti dengan adanya masukan dari berbagai kalangan ini apalah perlu diubah, disesuaikan atau seperti apa," katanya.
Dengan masukan ini, fungsi MPP Sleman sebagai one stop service layanan publik di Sleman dapat memberi layanan dengan optimal. Karena, segala masukan yang ditampung bisa dipakai untuk menjadi bahan evaluasi kinerja MPP Sleman.
"Masyarakat itu inginnya dengan dibentuk MPP ini dia datang ke satu lokasi dia bisa mengakses ke berbagai layanan yang ada di MPP," jelasnya.
Masukan yang disampaikan dalam forum konsultasi publik menjadi modal evaluasi bagi DPMPTSP kedepannya. "Forum Konsultasi Publik ini dalam penyelenggara pelayanan itu memang harus dilakukan, tetapi ini juga dalam rangka evaluasi," katanya.
Apalagi Triana menilai pelayanan publik menjadi wajah suatu pemerintahan. "Tujuannya untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sleman. Karena pelayan publik tetap sebagai wajah utama dari sebuah pemerintahan. Kalau pelayanan publiknya baik, berarti pemerintahannya pasti akan baik," katanya. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah dalam ajang detikcom Awards 2026.
FIFA menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter PSS vs Arema FC di Maguwoharjo. Erick Thohir membuka peluang sanksi pengurangan poin.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 23 November 2026 di Prambanan, lengkap dengan lokasi alternatif, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta lengkap per stasiun. Simak jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.
COP31 di Antalya berakhir tanpa konsensus. Uni Eropa menolak draf Pakta Antalya, sementara Guterres mendesak pendanaan iklim dan Rusia mengkritik kebijakan perd