Delapan Belas Bulan dalam Capaian dan Pekerjaan Rumah
Presiden Prabowo memaparkan capaian dan pekerjaan rumah Kabinet Merah Putih setelah 18 bulan pemerintahan, dari pangan hingga digitalisasi.
Penertiban alat peraga kampanye Pemilu oleh Bawaslu dan Satpol PP Bantul, Kamis (14/12/2023). – Antara/Bawaslu Bantul
Harianjogja.com, BANTUL—Ratusan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024, di Kabupaten Bantul melanggar peraturan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tim gabungan menertibkannya.
"Penertiban APK Pemilu itu merupakan tindak lanjut dari adanya rekomendasi kami terhadap APK yang melanggar Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang tata cara pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat (15/1/2023).
Menurut dia, setidaknya ada sebanyak 600-an APK yang diamankan tim gabungan dalam penertiban yang dibagi menjadi dua tim pada Kamis (14/12). Penertiban tersebut menjangkau enam kecamatan yaitu Bambanglipuro, Kretek, Pundong, Jetis, Kasihan dan Sewon.
"Mayoritas jenis APK yang ditertibkan berupa rontek dan baliho yang tata cara pemasangannya banyak diikat di tiang listrik, dipaku di pohon atau diikat di dekat lampu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)," katanya.
Dia mengatakan, APK yang melanggar ini merupakan kategori pelanggaran administratif. Sebelumnya, APK yang melanggar ini ditemukan pengawas pemilu di tingkat kecamatan selanjutnya disampaikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara pemasangan.
BACA JUGA: Menunggu Kejutan Cak Imin, Gibran, Mahfud pada Debat Cawapres 2024
Akan tetapi, kata dia, dalam hal APK tidak diperbaiki maka dilanjutkan dengan rekomendasi yang diberikan kepada peserta pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
"Setelah rekomendasi diterbitkan dan tidak ditertibkan oleh peserta pemilu maka diambil langkah dengan melakukan penertiban oleh Satpol PP didampingi oleh Bawaslu Bantul dan tim gabungan yang lain," katanya.
Dia mengatakan, penertiban APK Pemilu yang dipasang partai politik peserta Pemilu ini merupakan kegiatan penegakan aturan Perbup tentang pemasangan APK dan bahan kampanye gelombang pertama sejak memasuki masa kampanye pemilu.
"Adapun APK yang telah ditertibkan itu statusnya tidak dapat diambil kembali karena menjadi barang sitaan penanganan pelanggaran yang disimpan di Gudang Bawaslu Bantul," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Presiden Prabowo memaparkan capaian dan pekerjaan rumah Kabinet Merah Putih setelah 18 bulan pemerintahan, dari pangan hingga digitalisasi.
Kasus kekerasan di Sleman turun menjadi 286 pada 2025, namun KDRT masih mendominasi. Pemkab memperkuat pencegahan melalui keluarga dan RBI.
YIA menyerahkan perahu karet dan motor tempel kepada relawan SAR untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di pesisir Kulonprogo.
Menaker Yassierli memastikan pemerintah mengawal isu PHK buruh garmen di Jawa Tengah melalui verifikasi, mediasi, dan perlindungan hak pekerja.
DPC PDIP Kota Jogja Gelar Refleksi Kudatuli 1996, Eko Suwanto Ajak Kader Jaga Konstitusi & Demokrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat
Tiket konser perdana YE di Jakarta mulai dijual 29 Juli 2026 pukul 10.00 WIB. Harga tiket mulai Rp1,875 juta melalui kanal resmi.