Bawaslu Sleman Dapat Tambahan Amunisi untuk Pengawasan

Harianjogja.com SLEMAN—Bawaslu Sleman mendapat tambahan amunisi untuk pengawasan hingga pelaksanaan pemilihan di 14 Februari 2024. Hal ini tak lepas adanya pelantikan pengawas TPS yang diselenggarakan pada Senin (22/1/2024).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Sleman, Ahmad Shidiq Wiratama mengatakan total pengawas TPS yang dilantik ada 3.457 orang. Meski fokus didalam pengawasan di TPS saat pencoblosan, tetapi pengawas juga diminta ikut mengawasi saat tahapan pemilu.

“Ketugasannya sejak dilantik hingga tujuh hari setelah masa pemungutan suara,” kata Aswi, sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Dia meminta kepada pengawas TPS untuk ikut mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran dalam kampanye di tempat bertugas. Di sisi lain, juga mengawasi proses pendistribusian logistik pemilu ke TPS.

“Jadi tidak hanya saat pencoblosan berlangsung tugasnya, tapi ada tahapan-tahapan ayng harus ikut diawasi untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Menurut dia, jumlah pengawas TPS sudah sesuai dengan kebutuhan. Meksi demikian, Aswi tidak menampik untuk bisa memenuhi kuota 3.457 TPS sempat ada perpanjangan dua kali, khususnya rekrutmen di Kapanewon Berbah.

Baca Juga

Bawaslu Mengendus Adanya Oknum Lurah dan Pamong di Sleman Ikut Berkampanye

Bawaslu Sleman Sulit Cari Bukti, Kasus Dugaan Politik Uang Lurah dan Pamong Ngaglik Disetop

Pemilu 2024, Bawaslu Sleman Bentuk Tim Pengawasan Logistik

Di masa perpanjangan kedua ini, syarat umur yang ditentukan juga lebih dipermudah karena warga yang berusia di atas 17 tahun bisa ikut mendaftar. “Sebelumnya batas usia yang ditetapkan 21 tahun, tapi saat masa perpanjangan diturunkan dan dampaknya signifikan karena TPS yang belum ada pengawasnya bisa terisi,” katanya.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan proses rekrutmen pengawas TPS sudah selesai. Diharapkan para petugas ini bisa bekerja sesuai dengan ketugasan yang dimiliki serta tetap dapat menjaga integritas selama bertugas.

Menurut dia, keberadaan petugas ini sangat membantu dalam proses pengawasan pemilu, khususnya pada saat proses pemilihan berlangsung. “Di setiap TPS ada satu pengawas yang bertugas,” katanya.

Disinggung mengenai dugaan pelanggaran selama kampanye, Arjuna mengakui hingga sekarang sudah ada 130 kegiatan kampanye yang diawasi. Namun dari jumlah itu baru menangani satu kasus yang berkaitan dengan netralitas lurah dan pamong kalurahan.

Hasil penyelidikan sudah diserahkan ke pemkab untuk ditindaklanjuti menyangkut pelanggaran tersebut. “Untuk kasus lain belum ada. Memang ada yang berkonsultasi terkait dengan dugaan pelanggaran, tapi hingga sekarang belum membuat laporan resmi ke bawaslu,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.