Habiskan Miliaran Rupiah, Caleg di Bantul lni Sebut Pemilu 2024 Brutal, Marak Politik Uang

Harianjogja.com, BANTUL— Sejumlah calon legislatif (Caleg) DPRD Bantul menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang brutal. Sebab, dugaan money politik sangat kentara terjadi saat pesta demokrasi kali ini.

Salah caleg DPRD Bantul yang enggan disebutkan namanya, mengakui jika dirinya telah menghabiskan dana senilai ratusan juta untuk mendapatkan  ribuan suara. Sedangkan jika dihitung secara komulatif mulai dari persiapan hingga pencoblosan, uang yang telah dihabiskannya mencapai Rp1 miliar.

Ia menyebut, biaya politik yang cukup besar tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh dirinya. Akan tetapi, juga dilakukan oleh caleg petahana yang kembali mencalonkan diri di Pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk memastikan mereka tidak kehilangan suara pada pemilu kali ini.

“Jika tidak, kemungkinan suaranya hilang. Karena caleg lainnya juga melakukan money politik,” ungkapnya.

Oleh dasar itulah, dirinya mengakui tidak ada jaminan bagi caleg petahana akan tetap terpilih pada Pemilu 2024, meski telah memberikan program psmbangunan ke masyarakat dalam nominal anggaran cukup besar.

“Ya, mau tidak mau tetap harus keluar uang. Jika tetap ingin terpilih. Jadi bisa dikatakan pemilu kali ini paling bar-bar,” imbuhnya.

BACA JUGA: KPU dan Bawaslu Bantul Optimistis Angka Partisipasi Masyarakat saat Pemilu 2024 di Atas 80,3 persen

Terpisah, salah satu caleg lainnya yang juga enggan disebutkan namanya mengakui jika Pemilu 2024 sangat banyak menelan biaya politik. Karena caleg yang keluar uang sampai miliaran rupiah, belum tentu terpilih.

Begitu juga program pembangunan yang diberikan oleh caleg petahana ke masyarakat juga dinilainya sudah tidak ada artinya.

“Karena caleg tersebut harus tetap harus menggeluarkan uang untuk meraih suara,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho yang dikonfirmasi mengakui jika kabar maraknya money politik telah diketahui olehnya. Hanya saja, untuk membuktikan praktik money politik, bagi Bawaslu cukup susah untuk membuktikan.

“Karena laporan soal money politik sampai saat ini memang belum kami terima. Tapi, kami sudah berupaya melakukan pencegahan melalui sosialisasi ke masyarakat hingga mengoptimalkan peran dari desa APU (Anti Politik Uang),” ucap Didik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.