Laporan Keuangan Dinilai Janggal, BUMD Kulonprogo Diperiksa Inspektorat

Harianjogja.com, KULONPROGO–Dinilai ada kejanggalan, laporan keuangan PT. Selo Adikarto tengah diperiksa oleh Inspektorat Kulonprogo. Pemeriksaan ini dilakukan usai pengawas badan usaha milik daerah (BUMD) Kulonprogo tersebut melapor kepada Inspektorat.

Laporan pengawas PT. Selo Adikarto itu diterima Inspektorat Kulonprogo pada akhir Juni lalu. Kini audit terhadap laporan keuangan perusahaan BUMD yang bergerak di sektor kontraktor pembangunan ini masih berlangsung.

Inspektur Inspektorat Kulonprogo, Arif Prastowo pada Sabtu (6/7/2024) menjelaskan audit yang dilakukan instansinya terhadap PT. Selo Adikarto meliputi administratif dan kondisi faktual laporan keuangan. Ia enggan menjelaskan secara detail temuan sementara dari audit yang masih berlangsung itu.

BACA JUGA: Pemberdayaan Perempuan lewat Kewirausahaan, Dinsos Kulonprogo Bikin Program Pembinaan

Meskipun begitu, Arif mengkonfirmasi adanya kejanggalan dari laporan keuangan tersebut yang disampaikan oleh pelapor. "Belum dapat kami sampaikan detailnya karena masih dalam proses, nanti kalau sudah rampung auditnya akan kami sampaikan," jelasnya.

Arif menjelaskan Inspektorat Kulonprogo selama beberapa tahun terakhir memang tidak melakukan audit keuangan dan kinerja BUMD di wilayahnya, termasuk PT. Selo Adikarto. "Audit rutin akan mulai kami lakukan pada 2024 ini," ungkapnya.

Penyebab tak diauditnya BUMD milik Pemkab Kulonprogo, jelas Arif, karena keterbatasan personil yang ada. "Kami terbatas personilnya, saat ini sudah banyak sekali instansi yang kami audit," tuturnya.

Selain itu audit terhadap BUMD di Kulonprogo ini, jelas Arif, sudah dilakukan secara berlapis dimana total dilakukan oleh tiga pihak. Pihak pertama audit dilakukan oleh satuan pengawas internal yang dimiliki oleh tiap BUMD, pihak kedua pemeriksaan dilakukan direksi dan jajarannya, pihak ketiga diaudit oleh kantor akuntan publik.

"Termasuk PT. Selo Adikarto ini diawasi oleh tiga pihak tersebut, tapi karena sudah ada laporan masuk ke kami maka akan kami audit juga. BUMD lain juga akan kami audit tahun ini," tegasnya.

Sementara itu instansi yang rutin dilakukan audit oleh Inspektorat Kulonprogo, lanjut Arief, antara lain 88 kalurahan dan 12 kapanewon. "Tiap tahun kami juga melakukan sampling OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk diaudit, jumlah ini sudah cukup banyak," terangnya.

Arif yang baru menjabat sebagai Inspektur pada Februari lalu ini menerangkan tantangan utama audit yang dilakukan lembaganya adalah verifikasi faktual seperti memastikan belanja instansi yang diaudit memiliki kwitansi yang benar dan nyata hingga spesifikasi pembelanjaan yang sesuai dengan penggaran.

"Misalnya beli sesuatu maka harus dicek tokonya apakah benar melakukan transaksi itu, apa spesifikasi barang yang dibeli sesuai. Jadi tidak hanya audit administratif saja, kalau cuma itu semuanya mudah dan beres," paparnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo ini berharap tiap badan publik dibawah Pemkab untuk disiplin dalam mewujudkan transparansi. Apalagi kini Bumi Binangun tengah berproses menjadi percontohan kabupaten antikorupsi yang diselenggarakan KPK.

"Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan tanggung jawab bersama, kami harap ini jadi komitmen seluruh OPD," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.