Bupati Pemalang Peras ASN dan Swasta demi Urus Perkara di KPK
KPK mengungkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga mengumpulkan Rp1,98 miliar dari ASN dan pihak swasta untuk mengurus penyelesaian perkara di KPK.
Ilustrasi Pilkada - Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Mengawal terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo 2024 (Pilkada) agar berjalan secara demokratis dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Wates.
Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto di Kulonprogo, mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman bersama atau memorandum of understanding (MoU) dengan IKIP PGRI Wates terkait peningkatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
"MoU yang telah ditandatangani pada 2022 tersebut masih berlaku hingga kini, baik untuk event Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024," kata Marwanto dalam audiensi Bawaslu Kulonprogo bersama Rektor IKIP PGRI Wates, Kamis (25/7/2024).
Ia mengatakan dalam Pemilu 2024 kemarin, salah satu program dari MoU Bawaslu Kulonprogo dan IKIP PGRI diwujudkan dengan keterlibatan para mahasiswa menjadi relawan pengawasan partisipatif.
BACA JUGA: Pemda DIY dan PT.PII Kerja Sama dalam Percepatan Penganan Sampah
"Untuk Pilkada 2024 ini, hal itu rencananya masih kami teruskan, selain juga sedang menggodok program lain,” kata Marwanto.
Rektor IKIP PGRI Wates Jaya Sumprana menyampaikan menyambut baik sejumlah program yang direncanakan Bawaslu Kulonprogo terkait pelibatan mahasiswa dalam sejumlah kegiatan pengawasan partisipatif.
IKIP PGRI Wates terbuka dan sangat senang turut dilibatkan dalam event demokrasi, baik pemilu nasional maupun pilkada.
"Kebetulan juga, mayoritas mahasiswa kami merupakan putra daerah, yang sudah semestinya turut peduli agar pilkada berlangsung luber jurdil demokratis dan menghasilkan pemimpin Kulonprogo yang amanah dan berkualitas,” kata Jaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengungkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga mengumpulkan Rp1,98 miliar dari ASN dan pihak swasta untuk mengurus penyelesaian perkara di KPK.
BPBD DIY memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Agustus 2026. Bantul dan Gunungkidul menjadi wilayah paling kritis akibat krisis air bersih.
Dinkes Kota Jogja menargetkan 3.146 anak menerima vaksin HPV pada BIAS 2026. Tahun ini, imunisasi juga menyasar anak laki-laki kelas 5 SD.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.
Pemprov DIY menetapkan empat kalurahan sebagai percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat 31 Juli 2026 tersedia 12 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Palur hingga Yogyakarta.