Demokrasi Kotak Kosong di Pilkada Bantul, PDIP dan Golkar: Tidak Perlu Khawatir

Harianjogja.com, BANTUL—Dua partai besar di Kabupaten Bantul, PDIP dan Golkar angkat bicara terkait dengan adanya koalisi antara PKB dan Gerindra yang mengusung misi menolak demokrasi kotak kosong.

Kedua partai menilai, tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan kemungkinan adanya demokrasi kotak kosong pada Pilkada Bantul 2024.

Ketua DPC PDIP Bantul yang juga Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo mengapreasiasi dan mengucapkan selamat atas terbentuknya koalisi antara PKB dan Gerindra, begitu juga dengan langkah sejumlah partai politik di Kabupaten Bantul yang duduk bersama dengan tujuan untuk membangun Bantul lebih baik ke depan.

BACA JUGA : KPU Bantul Ingatkan Visi-Misi Paslon pada Pilkada 2024 Harus Sesuai dengan RPJPD dan RPJMD

"Dan, jika menurut saya, tidak perlu khawatir di Bantul ada kotak kosong. Memangnya akan ada kotak kosong di Bantul, ngapain kita punya kekhawatiran dengan kotak kosong," kata Joko, Kamis (1/8/2024) siang.

Justru hal yang terpenting, kata Joko, masing-masing partai memiliki tata cara dan tradisi masing-masing. Sehingga ia berharap tidak ada intervensi yang dilakukan oleh politisi ke partai lainnya. "Tidak usah mengatur partainya orang lain," imbuh Joko.

Karena, tegas Joko, setiap partai punya mekanisme, tata cara sendiri, punya calon sendiri yang akan diusung. Sehingga, Joko meminta tidak ada intervensi yang dilakukan ke partai. Sebab, jika itu dilakukan akan timbul stigma tidak baik.

"Jadi tidak usah membikin kondisi tidak kondusif dan tidak bersaudara," ucap Joko.

BACA JUGA : Pilkada Bantul 2024, Pasangan Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta dalam Posisi Menunggu

Terpisah, Sekretaris DPD II Golkar Bantul Widodo menyatakan, semua pihak tidak perlu takut terkait dengan adanya kabar demokrasi kotak kosong pada Pilkada 2024. Sebab, saat ini, kata Widodo peta dari pasangan sudah jelas.

PKB dan Demokrat mengusung Abdul Halim Muslih-Rony Wijaya Indra Gunawan, sedangkan Golkar saat ini tengah mencari pendamping bagi Sova Marwati-calon bupati yang diusungnya.

"Jadi tidak perlu khawatir," kata Widodo.

Sebelumnya, DPC PKB dan DPC Gerindra Bantul sepakat berkoalisi untuk mewujudkan Pilkada Bantul 2024 yang demokratis, dan memenuhi unsur-unsur Demokrasi yang baik. Selain itu, kedua partai tersebut, juga menolak demokrasi kotak kosong.

"Kami berdua antara PKB dan Gerindra menolak demokrasi kotak kosong," kata Ketua DPC PKB Bantul sekaligus Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai penandatanganan nota kesepakatan di Hotel Rose In, Rabu (31/7/2024) siang.

Menurut Halim, dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Pilkada Bantul 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang tidak akan ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati melawan kotak kosong.

"Jadi tidak akan terjadi. Nah, PKB dan Gerindra nanti akan mengerucutkan nama-nama pasangan," imbuh Halim.

Menurut Halim saat ini banyak nominator yang akan diusung baik menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Oleh karena itu, PKB dan Gerindra tidak menuliskan siapa yang akan menjadi calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada nota kesepakatan antara kedua partai.

"Sehingga terbuka bagi partai-partai yang lain, untuk bergabung dalam koalisi. Tinggal nanti dibicarakan siapa nanti yang jadi cabup dan cawabupnya," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Bantul Datin Wisnu Pranyoto mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan dengan PKB Bantul tidak lepas dari bentuk keprihatinan dengan kondisi perpolitikan di Kabupaten Bantul. Di mana, ada salah satu calon yang menginginkan demokrasi tidak berjalan secara demokratis.

"Maka, kami dengan PKB sepaham untuk menghadirkan suatu bentuk pasangan yang sekiranya itu akan menjawab dari kegalauan masyarakat yang ada di Bantul," kata Datin.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.