Anggota DPRD Bantul Tolak Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

Harianjogja.com, BANTUL--Anggota DPRD Bantul menolak aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurutnya, pendidikan moral pada anak harus diutamakan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan. Dalam PP tersebut ada aturan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja sebagai pelayanan kesehatan reproduksi

"Saya tidak setuju [Peraturan Pemerintah No.28/2024 tentang Kesehatan]. Kalau pelajar diberikan alat kontrasepsi arahnya ke mana?" kata Anggota DPRD Bantul, Suradal, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya aturan tersebut membawa dampak yang buruk bagi pelajar. Menurutnya aturan tersebut seakan melegalkan adanya pergaulan bebas.

"[PP No.28/2024] Maksud dan tujuannya apa? Berarti mendorong anak podo ora genah [berarti mendorong pergaulan anak yang tidak jelas]," imbuhnya. 

BACA JUGA: Pembagian Alat Kontrasepsi kepada Remaja, Kemenag dan Disdikpora Bantul Tunggu Aturan

Menurutnya lembaga pendidikan harus mengutamakan pendidikan moral dan karakter pada para pelajar. Bukan malah mengantisipasi dampak pergaulan bebas dengan menyediakan alat kontrasepsi bagai pelajar. 

Menurutnya, orang tua dan masyarakat juga perlu terus mengawasi pergaulan anak-anaknya. Sehingga anak-anak terhindar dari pergaulan bebas dan kenakalan remaja.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto menuturkan pihaknya masih menunggu aturan dari kementerian pusat terkait PP tersebut.

"Kami masih menunggu, karena belum ada aturan turunannya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.