Kinerja Industri Menurun, Pakar UGM: Solusinya Tak Melulu Kudu PHK

Harianjogja.com, SLEMAN—Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia diduga dipicu oleh sejumlah faktor. Mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi hingga penurunan daya beli. Itulah sebabnya, sejumlah aksi kudu segera dilakukan untuk menekan terjadinya gelombang PHK makin masif.

Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Hempri Suyatna menyebut tingginya angka PHK saat ini tidak terlepas dari lesunya pertumbuhan ekonomi global yang turut berdampak pada sektor industri padat karya. Terutama pada sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti sektor garmen atau tekstil.

Tak hanya ekonomi global Hempri juga menyinggung penurunan daya beli masyarakat akibat terjadinya devaluasi rupiah.

Fenomena ini ditenggarai Hempri juga menjadi salah satu faktor terjadinya gelombang PHK. "Daya beli masyarakat sekarang ini turun juga jadi soal," kata Hempri, Kamis (8/8/2024).

Kondisi ini kian ditambah dengan berjalannya proses transisi politik di Indonesia yang mendorong banyak perusahaan untuk memilih wait and see. Mereka masih memantau bagaimana dinamika politik yang akan berkembang. "Transisi politik banyak pengusaha banyak wait and see sehingga ini kira-kira seperti langkah ke depan yang mereka pikirkan," ujar dia. 

Sayangnya perusahaan memilih langkah cepat dengan melakukan tindakan PHK dibanding mempertimbangkan upaya lainnya untuk mengatasi krisis. Padahal efisiensi, lanjut Hempri, tak melulu dilakukan dengan tindakan pengurangan pekerja.

BACA JUGA: Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja, Kota Jogja Disebut Belum Ada Lonjakan

Alih-alih mengurangi pekerja, efisiensi bisa dilakukan dengan meminimalkan biaya ongkos produksi atau meminimalkan biaya operasional lain. "Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan perusahaan dibandingkan harus mengorbankan sisi sumber daya manusia," lanjutnya. 

Selain efisiensi, perusahaan juga bisa mencoba melakukan diversifikasi usaha. Pada usaha yang bergerak di bidang produksi, inovasi usaha hingga skema penjualan paket juga bisa diambil untuk menarik gairah pasar. 

Hempri juga berpendapat perlu adanya evaluasi kembali akan Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurut Hempri peraturan ini dicurigai menjadi penyebab maraknya produk-produk impor yang berakibat pada lesunya industri di Tanah Air. 

Bahkan bila perlu, aturan ini kata Hempri harus direvisi untuk memberikan perlindungan produk-produk dalam negeri dari serbuan produk impor.  "Peran impor untuk industri manufaktur itu kan terlalu terbuka sehingga menyebabkan industri di Indonesia mungkin juga terganggu," imbuhnya. 

Di sisi lain Hempri juga mendorong langkah konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya dengan memberikan jaminan stabilitas harga sehingga terjangkau oleh masyarakat. Lalu mengadakan program-program bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, sehingga mereka bisa membeli produk-produk tersebut.

"Misalnya dengan pemotongan harga produk dan sebagainya itu juga bisa mendorong daya beli. Termasuk kalau bisa kira-kira ada enggak bantuan sosial untuk masyarakat yang saya kira perlu dioptimalkan untuk mendorong daya beli masyarakat," tandasnya. 

Kemampuan Adaptif Pekerja

Jika petaka PHK akhirnya datang menghampiri seorang pekerja, pekerja diharapkan Hempri punya kemampuan adaptif. Skenario ini sering kali tidak dipikirkan oleh para pekerja lantaran mereka berada dalam zona nyaman. 

Akan tetapi sikap adaptif ini juga bergantung dengan kapasitas yang dimiliki pekerja. "Artinya kalau mereka punya kapasitas yang baik itu kan juga bisa terlibat di berbagai sektor-sektor yang lain," imbuhnya. 

Ke depan Hempri menilai perlu adanya langkah lain untuk mengantisipasi korban PHK, seperti penyelenggaraan program padat karya yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Termasuk dalam konteks ini penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau industri kreatif.  "Pengalaman selama ini sektor UMKM selalu mampu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional. Kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK," ujarnya. 

Pengaruh Situasi Politik

Secara garis besar Hempri tak tahu gelombang PHK ini akan terjadi sampai kapan. Namun situasi politik akan berpengaruh pada fenomena ini. 

"Ketika nanti ada transisi politik itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi stabilitas politik dan ekonomi. Sehingga kalau saya ya mungkin bisa sampai di awal tahun atau di tahun depan harapannya bisa kembali normal sepanjang rezim yang baru itu kemudian bisa mengkonsolidasi stabilitas politik dan ekonomi dengan baik.”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.