Apindo Usulkan UMP DIY 2027 Naik 7,5%, Ini Alasannya

Anisatul Umah
Anisatul Umah Jum'at, 20 November 2026 19:07 WIB
Apindo Usulkan UMP DIY 2027 Naik 7,5%, Ini Alasannya

Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar 7,5%. Usulan tersebut telah dibahas bersama Dewan Pengupahan dan akan disampaikan kepada Gubernur DIY pada Jumat (20/11/2026).

Wakil Ketua Apindo DIY, Timotius Apriyanto, mengatakan besaran kenaikan yang diusulkan merupakan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri. Menurutnya, pengusaha masih menghadapi tekanan ekonomi global, kenaikan biaya operasional, serta penurunan daya beli masyarakat.

Timotius menjelaskan kenaikan 7,5% itu setara dengan sekitar 53% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurutnya, kenaikan hingga 100% KHL belum memungkinkan karena kondisi usaha dan industri belum cukup kuat untuk menanggung beban tersebut.

Selain tekanan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di DIY juga menjadi pertimbangan. Dia menyebut jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di DIY telah mencapai lebih dari 1.500 orang.

"Kami sepakat merekomendasikan ke Pak Gubernur kenaikannya 7,5%. Enggak tahu nanti Pak Gubernur memutuskan berapa," ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Timotius, penghitungan usulan kenaikan UMP DIY 2027 mengacu pada pertumbuhan ekonomi sekitar 5,83%, faktor alfa 0,75, serta inflasi sekitar 3,2%. Hasil perhitungan tersebut kemudian menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur DIY.

Meski demikian, besaran kenaikan yang diusulkan Apindo bersama Dewan Pengupahan bukan keputusan final. Timotius menegaskan kewenangan untuk menetapkan angka UMP DIY 2027 berada di tangan Gubernur DIY dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Dia mengatakan kemampuan dunia usaha dan industri perlu diperhitungkan karena aktivitas ekonomi masih menghadapi ketidakpastian. Salah satu gambaran tekanan pasar, menurutnya, terlihat dari penurunan permintaan di pasar domestik, termasuk pada produk sarung tangan kulit.

"Sekarang kan ada kenaikan biaya energi. Biaya operasional, terus penurunan daya beli masyarakat," jelasnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Apindo berharap besaran kenaikan upah minimum tidak mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Di sisi lain, keputusan mengenai UMP akan menjadi acuan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam menjalankan ketentuan pengupahan pada 2027.

Timotius memperkirakan Gubernur DIY akan menetapkan UMP 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026). Pengumuman keputusan tersebut, menurutnya, berpeluang dilakukan pada Jumat malam atau Sabtu pagi.

"Ya, kemungkinan besok pagi. Atau nanti malam, tanggal 21 maksimal," paparnya.

Sementara itu, pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 sebagai acuan bagi gubernur di seluruh Indonesia. Pedoman tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan dalam proses penetapan upah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman tersebut melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Dalam keterangannya, Yassierli menegaskan penghitungan upah minimum tidak boleh hanya bertumpu pada satu indikator.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker dikutip Kamis (19/11/2026).

Pedoman tersebut juga mengatur batas waktu penetapan upah minimum 2027. Pemerintah provinsi harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diberi tenggat hingga 25 November 2026.

Adapun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Ketentuan serupa berlaku untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), yakni paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Yassierli meminta seluruh gubernur memperhatikan pedoman dan jadwal tersebut serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.

"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online