Sultan Buka Suara soal Mandala Krida dan UMK DIY 2027
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan rencana pembangunan ulang Stadion Mandala Krida mulai 2028 dan mekanisme penetapan UMK DIY 2027.
Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar 7,5%. Usulan tersebut telah dibahas bersama Dewan Pengupahan dan akan disampaikan kepada Gubernur DIY pada Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Apindo DIY, Timotius Apriyanto, mengatakan besaran kenaikan yang diusulkan merupakan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri. Menurutnya, pengusaha masih menghadapi tekanan ekonomi global, kenaikan biaya operasional, serta penurunan daya beli masyarakat.
Timotius menjelaskan kenaikan 7,5% itu setara dengan sekitar 53% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurutnya, kenaikan hingga 100% KHL belum memungkinkan karena kondisi usaha dan industri belum cukup kuat untuk menanggung beban tersebut.
Selain tekanan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di DIY juga menjadi pertimbangan. Dia menyebut jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di DIY telah mencapai lebih dari 1.500 orang.
"Kami sepakat merekomendasikan ke Pak Gubernur kenaikannya 7,5%. Enggak tahu nanti Pak Gubernur memutuskan berapa," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Timotius, penghitungan usulan kenaikan UMP DIY 2027 mengacu pada pertumbuhan ekonomi sekitar 5,83%, faktor alfa 0,75, serta inflasi sekitar 3,2%. Hasil perhitungan tersebut kemudian menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur DIY.
Meski demikian, besaran kenaikan yang diusulkan Apindo bersama Dewan Pengupahan bukan keputusan final. Timotius menegaskan kewenangan untuk menetapkan angka UMP DIY 2027 berada di tangan Gubernur DIY dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Dia mengatakan kemampuan dunia usaha dan industri perlu diperhitungkan karena aktivitas ekonomi masih menghadapi ketidakpastian. Salah satu gambaran tekanan pasar, menurutnya, terlihat dari penurunan permintaan di pasar domestik, termasuk pada produk sarung tangan kulit.
"Sekarang kan ada kenaikan biaya energi. Biaya operasional, terus penurunan daya beli masyarakat," jelasnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Apindo berharap besaran kenaikan upah minimum tidak mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Di sisi lain, keputusan mengenai UMP akan menjadi acuan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam menjalankan ketentuan pengupahan pada 2027.
Timotius memperkirakan Gubernur DIY akan menetapkan UMP 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026). Pengumuman keputusan tersebut, menurutnya, berpeluang dilakukan pada Jumat malam atau Sabtu pagi.
"Ya, kemungkinan besok pagi. Atau nanti malam, tanggal 21 maksimal," paparnya.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 sebagai acuan bagi gubernur di seluruh Indonesia. Pedoman tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan dalam proses penetapan upah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman tersebut melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Dalam keterangannya, Yassierli menegaskan penghitungan upah minimum tidak boleh hanya bertumpu pada satu indikator.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker dikutip Kamis (19/11/2026).
Pedoman tersebut juga mengatur batas waktu penetapan upah minimum 2027. Pemerintah provinsi harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diberi tenggat hingga 25 November 2026.
Adapun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Ketentuan serupa berlaku untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), yakni paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Yassierli meminta seluruh gubernur memperhatikan pedoman dan jadwal tersebut serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.
"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan rencana pembangunan ulang Stadion Mandala Krida mulai 2028 dan mekanisme penetapan UMK DIY 2027.
Apindo DIY mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5%. Usulan mempertimbangkan kondisi usaha, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Ganeksa Bhumikarta mewakili DIY di Kejurnas Bola Voli U19 2026 di Gresik dengan target bersaing dan memberikan penampilan terbaik.
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengalahkan He Jiting/Ren Xiangyu 17-21, 21-17, 21-17 dan melaju ke semifinal Hong Kong Open 2026.
Mauricio Pochettino memulai era baru Manchester United dengan misi memulihkan mental juara dan membawa tim keluar dari zona degradasi.
Kongres Sampah mendorong pemilahan sampah dari rumah, pengelolaan mandiri skala desa, dan ekonomi sirkuler untuk mengurangi beban TPA.