Sultan Buka Suara soal Mandala Krida dan UMK DIY 2027

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan rencana pembangunan ulang Stadion Mandala Krida yang ditargetkan mulai 2028 serta mekanisme penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027. Penjelasan tersebut disampaikan saat Sultan menemui massa aksi Aliansi Jogja Memanggil di Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan massa, termasuk kelanjutan pembangunan fasilitas olahraga di Mandala Krida dan kebijakan pengupahan di DIY.

Pembangunan Mandala Krida Terkendala Perkara Korupsi

Sultan menjelaskan perbaikan Stadion Mandala Krida sebelumnya belum dapat dilakukan karena masih berkaitan dengan perkara korupsi yang proses hukumnya belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Status stadion yang masih menjadi bagian dari barang bukti membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan izin perbaikan. Kondisi tersebut berubah setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada awal September 2026.

Setelah putusan inkrah tersebut, KPK memberikan izin kepada Pemda DIY untuk melanjutkan pembangunan Stadion Mandala Krida.

Sultan mengatakan tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga telah melakukan survei untuk memeriksa kondisi stadion. Hasilnya, tribun sisi Timur dinilai belum memenuhi persyaratan sehingga harus dibangun kembali.

"Ternyata yang di sebelah Timur kami anggap tidak memenuhi syarat, sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali," ujarnya.

Stadion Baru Ditargetkan Sesuai Standar FIFA pada 2028

Meski izin pembangunan sudah diperoleh, Sultan menyebut pekerjaan untuk memenuhi standar FIFA belum bisa dilakukan sekaligus. Pelaksanaannya harus menyesuaikan ketersediaan anggaran dari APBN sehingga pembangunan direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2028.

Sementara itu, Stadion Mandala Krida masih diperbolehkan digunakan untuk kegiatan tertentu pada siang hari. Namun, penggunaan pada malam hari belum memungkinkan karena stadion belum dilengkapi fasilitas lampu.

Sultan juga mengingatkan masyarakat maupun pihak yang akan menggunakan stadion agar tidak memanfaatkan tribun sisi Timur. Bagian tersebut akan dibongkar untuk kemudian dibangun kembali sesuai persyaratan yang ditetapkan.

"Tapi, karena APBN bertahap bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028. Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida boleh, tapi kalau malam tidak bisa karena belum ada lampu," jelasnya.

Sultan Jelaskan Mekanisme Penetapan UMK DIY 2027

Selain pembangunan Stadion Mandala Krida, Sultan turut menjelaskan perkembangan penetapan upah minimum di DIY untuk 2027. Pemda DIY hingga kini masih menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum.

Meski demikian, Sultan menjelaskan bahwa apabila menggunakan pola perhitungan tahun sebelumnya, kenaikan upah minimum mempertimbangkan sejumlah indikator. Faktor tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi daerah, serta faktor alfa yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam perhitungan kenaikan upah.

Proses pembahasan pengupahan tersebut dilakukan melalui Dewan Pengupahan. Lembaga ini melibatkan sejumlah unsur, termasuk perwakilan perusahaan dan serikat buruh.

Menurut Sultan, pembahasan mengenai kesepakatan pengupahan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi berlangsung melalui Dewan Pengupahan tersebut.

Faktor Alfa Jadi Bagian Perhitungan Kenaikan Upah

Sultan memberikan gambaran mengenai mekanisme penghitungan kenaikan upah dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 5% dan inflasi berada di kisaran 2% atau 3%, faktor alfa dapat digunakan sebagai komponen penyeimbang.

Dia menjelaskan faktor alfa memiliki rentang nilai mulai dari 0,1 hingga maksimal 0,9. Pada pembahasan tahun sebelumnya, Pemda DIY bahkan menetapkan angka alfa 0,8 setelah melalui negosiasi dengan pengusaha.

"Sekarang punya usaha semua bahwa pengertian dasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi kalau ekonomi 5% inflasinya 2% atau 3%, alfa kemungkinan melangkah tapi hanya 0,1 maksimum 0,9 yang tahun lalu kesepakatan 0,4 kami buat 0,8 karena kami negosiasi dengan pengusaha," jelasnya.

Dengan demikian, pembahasan UMK DIY 2027 masih menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Sementara itu, mekanisme perhitungan yang dijelaskan Sultan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, serta faktor alfa melalui pembahasan Dewan Pengupahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.