Dikritik soal Premanisme, Sultan: Saya Buka Ruang Demokrasi

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pemerintah daerah tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan membicarakan persoalan demokrasi di ruang publik. Sultan juga membantah memiliki hubungan dengan kelompok preman di tengah kritik mengenai dugaan kekerasan terhadap peserta demonstrasi di Yogyakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan saat menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja, Selasa (10/11/2026). Massa mempertanyakan dugaan praktik premanisme yang muncul dalam sejumlah aksi demonstrasi dan meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat.

Sultan menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan dengan kelompok preman. Dia juga mengingatkan bahwa kekerasan tidak seharusnya dilakukan oleh pihak mana pun.

"Saya tidak punya hubungan sama preman. Kalau kekerasan jangan dilakukan, ya sama-sama," kata HB X kepada massa aksi, Selasa (10/11/2026).

Selain membantah memiliki hubungan dengan kelompok tersebut, Sultan mempertanyakan anggapan bahwa pemerintah daerah mempersulit masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, ruang publik tetap terbuka bagi warga untuk membicarakan berbagai persoalan, termasuk demokrasi.

"Kapan saya mempersulit orang untuk membicarakan demokrasi di ruang publik. Ruang kami buka," katanya.

Sultan menyatakan penanganan persoalan premanisme membutuhkan informasi yang jelas. Dia mengaku terbuka untuk membangun komunikasi apabila masyarakat memiliki data akurat mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

"Ada faktor-faktor yang banyak. Asal saya punya data akurat saya bangun komunikasi, ya tidak masalah," ucapnya.

LBH Yogyakarta Catat Enam Aksi dengan Pola Kekerasan Serupa

Kritik mengenai dugaan kekerasan terhadap peserta demonstrasi sebelumnya disampaikan LBH Yogyakarta melalui pernyataan sikap tertanggal 21 Oktober 2026. Lembaga bantuan hukum tersebut mencatat sedikitnya enam aksi demonstrasi di Yogyakarta yang dinilai mengalami pemberangusan dengan pola serupa.

Enam peristiwa itu dimulai dari aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD DIY pada 8 Oktober 2020. Berikutnya, aksi Hari Perempuan Sedunia di depan Kantor Gubernur DIY pada 8 Maret 2021 serta unjuk rasa pedagang kaki lima (PKL) Malioboro pada 7 Februari 2025.

LBH juga memasukkan aksi Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2026, demonstrasi di perempatan Museum TNI Yogyakarta pada 2 September 2026, dan unjuk rasa di Gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026. Menurut LBH, rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pola dugaan kekerasan oleh kelompok kontra-demokrasi yang diduga melibatkan oknum preman dan/atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

Dalam pernyataan sikapnya, LBH turut menyoroti respons aparat keamanan yang dinilai belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada peserta demonstrasi. Lembaga tersebut menilai kondisi itu berpotensi membuat warga tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya ketika menggunakan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Khusus dalam demonstrasi di Gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026, LBH mencatat sekitar 31 orang sempat ditahan. Tim bantuan hukum yang terdiri dari LBH Yogyakarta, PBH Peradi Kota Yogyakarta, dan PBHI Yogyakarta juga menyatakan sempat mengalami hambatan ketika hendak memberikan pendampingan kepada peserta aksi.

Sementara itu, Polda DIY menyampaikan jumlah peserta aksi yang diamankan dalam peristiwa tersebut sebanyak 32 orang. Kepolisian menyatakan seluruhnya telah dipulangkan pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.