AJM Soroti Respons Sultan soal Jaga Warga hingga Mandala Krida

Harianjogja.com, JOGJA— Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menyatakan kecewa terhadap respons Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, atas empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa. AJM menilai Sultan belum memberikan jawaban konkret mengenai penyelesaian tuntutan yang disebut berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Perwakilan AJM, Yusril, mengatakan seluruh tuntutan tersebut berkaitan dengan kewenangan Gubernur DIY. Namun, setelah mendengarkan tanggapan Sultan, pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai langkah yang akan diambil pemerintah daerah.

"Kami kecewa terhadap respons pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur DIY. Dari keempat tuntutan kami, semuanya murni tuntutan yang menjadi kewenangan Gubernur. Namun, tidak ada jawaban konkret atas penyelesaian keempat tuntutan itu," kata Yusril saat ditemui di Titik Nol Kilometer Kota Jogja, Selasa.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan AJM adalah regulasi Jaga Warga. Aliansi mendesak agar aturan tersebut dicabut, sedangkan Sultan disebut masih mempertimbangkan permintaan itu karena menilai kondisi di lapangan tidak seperti yang disampaikan massa aksi.

Yusril menyampaikan pandangan berbeda. Menurut dia, keberadaan Jaga Warga justru kerap menjadi tameng bagi kelompok yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Dia menilai situasi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Gubernur DIY. Kondisi tersebut, kata Yusril, menjadi salah satu alasan AJM tetap meminta pencabutan regulasi Jaga Warga.

AJM Minta Mandala Krida Segera Direnovasi

Selain persoalan Jaga Warga, AJM meminta Gubernur DIY segera mengambil langkah untuk mengaktifkan kembali fasilitas olahraga Mandala Krida.

Yusril menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan lampu hijau agar proses pembenahan Mandala Krida dapat ditindaklanjuti. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah tidak pasif dan segera melakukan renovasi.

Menurutnya, Mandala Krida hingga kini belum bisa beroperasi karena masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu diperbaiki. Pembenahan dinilai diperlukan agar fasilitas olahraga tersebut kembali dapat digunakan masyarakat.

"Mandala Krida kan sudah diberikan lampu hijau oleh KPK untuk segera ditindaklanjuti. Kami memohon kepada Gubernur yang punya kewenangan agar bersikap aktif melakukan renovasi dan segala macamnya agar Mandala Krida bisa segera dinikmati seluruh masyarakat Jogja," ucapnya.

Massa Masih Bertahan di Titik Nol Kilometer

Kekecewaan terhadap respons pemerintah daerah juga membuat massa aksi masih bertahan di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja. Saat wawancara berlangsung, belum ada kesepakatan mengenai waktu berakhirnya aksi.

Yusril mengatakan massa akan tetap bertahan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan karena tuntutan mereka belum diakomodasi. Menurutnya, aksi sebenarnya berpotensi berakhir lebih awal apabila pemerintah memberikan respons yang memenuhi tuntutan peserta.

AJM Soroti Penanganan Polisi atas Aksi 28 Oktober

Di luar respons Gubernur DIY, AJM turut menyampaikan keberatan terhadap penanganan kepolisian atas aksi pada 28 Oktober lalu.

Yusril menyoroti pemberian penghargaan kepada anggota polisi yang terluka saat menjalankan pengamanan aksi. Sementara itu, menurut dia, belum ada pengusutan yang memadai terhadap dugaan kekerasan yang dialami massa aksi.

Dia menyebut sekitar 34 orang ditahan dalam peristiwa tersebut. Salah seorang di antaranya, menurut Yusril, merupakan korban salah tangkap.

Yusril juga mengklaim terdapat peserta aksi yang mengalami kekerasan selama menjalani pemeriksaan di kepolisian. Atas persoalan tersebut, AJM meminta Kapolda DIY menghentikan segala bentuk dugaan kriminalisasi terhadap peserta aksi, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.