Upah Layak dan Premanisme Jadi Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil

Harianjogja.com, JOGJA—Pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja menjadi dua tuntutan utama Aliansi Jogja Memanggil saat menggelar aksi di Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026). Ratusan massa aksi mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera menyelesaikan dua persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof, menilai praktik premanisme di Yogyakarta telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan penyelesaian. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga menjadi masalah yang belum dituntaskan pemerintah di tingkat nasional.

Agof menyebut Aliansi Jogja Memanggil melihat Pemda DIY, bahkan pemerintah di tingkat nasional, masih memelihara dan membiarkan praktik premanisme merajalela di sektor-sektor sipil.

Atas kondisi tersebut, massa aksi mendesak pemerintah menghapus peraturan daerah yang dinilai melindungi praktik premanisme. Mereka juga meminta pemberantasan aksi premanisme yang masih berlangsung di berbagai wilayah DIY.

"Kami di sini Aliansi Jogja Memanggil datang ke Gubernur itu sesuai dengan kesepakatan bahwa kami menuntut ada beberapa poin kasus-kasus di Yogyakarta harus segera diselesaikan," ujarnya ditemui di sela-sela aksi, Selasa (10/11/2026).

Kebutuhan Hidup Layak Disebut Capai Rp4,6 Juta

Selain persoalan premanisme, tuntutan mengenai upah layak menjadi perhatian Aliansi Jogja Memanggil. Agof menilai upah pekerja di DIY saat ini masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak masyarakat.

Dia menyebut kebutuhan hidup layak saat ini telah mencapai Rp4,6 juta. Namun, besaran upah di DIY dinilai masih jauh di bawah angka tersebut.

Karena itu, aliansi mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan pengupahan agar upah pekerja di Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Aliansi Jogja Memanggil Ingin Bertemu Sri Sultan

Sementara itu, Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menjelaskan kelompok yang menggelar aksi tersebut terdiri atas berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan komunitas dari sejumlah kampus di Yogyakarta.

Meski demikian, Dion tidak merinci nama-nama organisasi maupun komunitas yang tergabung dalam aliansi. Dia hanya menyebut jumlah elemen yang terlibat cukup banyak.

Dion menegaskan kedatangan massa ke Kantor Gubernur DIY bertujuan menemui langsung Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi massa untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada kepala daerah.

"Harapan teman-teman Aliansi Jogja Memanggil dan rakyat pada umumnya, itu berharap penuh Pak Gubernur itu bisa temui kami," ujarnya.

Menurut Dion, keinginan bertemu langsung dengan Gubernur DIY juga berkaitan dengan pengalaman dalam sejumlah aksi sebelumnya. Saat itu, permintaan untuk bertemu gubernur disebut kerap diwakilkan kepada pejabat lain.

Kondisi tersebut membuat massa khawatir aspirasi yang disampaikan tidak dapat dituntaskan sesuai harapan. Karena itu, mereka berharap Sri Sultan Hamengkubuwono X bersedia menemui massa aksi secara langsung.

Dua Tuntutan Utama kepada Pemda DIY

Dion kembali menegaskan terdapat dua persoalan utama yang ingin segera diselesaikan melalui aksi Aliansi Jogja Memanggil. Pertama, pemberantasan praktik premanisme di Yogyakarta yang dinilai masih terjadi di berbagai wilayah.

Kedua, penyelesaian persoalan upah layak bagi pekerja dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat di DIY.

"Tuntutan utamanya itu segera menyelesaikan kasus premanisme di Yogyakarta. Kedua, segera menyelesaikan untuk upah layak di Yogyakarta, sesuai dengan kebutuhan di Yogyakarta," katanya.

Melalui aksi di Kantor Gubernur DIY tersebut, Aliansi Jogja Memanggil meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan keamanan di sektor sipil sekaligus kondisi pengupahan pekerja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.