Didesak Cabut Pergub Jaga Warga, Sultan: Kalau Mempersulit Demokrasi, Kami Tinjau

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X membuka peluang mengevaluasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga. Evaluasi dapat dilakukan apabila keberadaan kelompok tersebut justru menghambat demokratisasi atau merugikan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menemui massa Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di halaman Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, AJM mendesak pemerintah mencabut Pergub Jaga Warga karena menilai regulasi itu berpotensi membuka ruang bagi praktik premanisme di Bumi Mataram.

Sultan menjelaskan pembentukan Jaga Warga pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat di lingkungan masing-masing. Keberadaan kelompok tersebut, menurutnya, perlu dilihat dari persoalan sosial yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari.

Dia mencontohkan persoalan penyalahgunaan narkoba hingga berbagai bentuk kenakalan yang dapat muncul di tengah masyarakat. Karena itu, Sultan menilai keberadaan Jaga Warga juga perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai pencabutan regulasi.

"Kalau ada yang minta untuk itu dicabut, saya punya argument begini, bahwa Jaga Warga ada untuk menjaga warga. Warga menghadapi masalah. Di masyarakat ada masalah tentang narkoba hingga kenakalan lain. Jadi bagi saya, itu juga dipertimbangkan," kata HB X kepada massa aksi di halaman Kantor Gubernur DIY, Selasa.

Meski mempertahankan alasan pembentukan Jaga Warga, Sultan tidak menutup kemungkinan regulasi tersebut ditinjau kembali. Dia menyatakan pemerintah dapat mengevaluasinya apabila penerapan aturan justru menyulitkan tumbuhnya demokratisasi di tengah masyarakat.

"Kalau itu mempersulit menumbuhkan demokratisasi, ya kami tinjau," katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi Pergub Jaga Warga terbuka untuk dipertimbangkan, terutama jika pelaksanaannya tidak sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat. Namun, Sultan belum menyampaikan keputusan untuk mencabut atau mengubah Pergub Nomor 41 Tahun 2023.

Sultan Ingatkan Jaga Warga Tidak Merugikan Masyarakat

Selain persoalan demokratisasi, Sultan menekankan bahwa keberadaan Jaga Warga harus berorientasi pada terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pelaksanaan tugas kelompok tersebut tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru bagi warga yang seharusnya dilindungi.

Menurut Sultan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan. Dia secara khusus menyinggung pentingnya menghindari tindakan yang dapat berujung pada kriminalisasi terhadap warga yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidup.

"Kami harus melindungi masyarakat juga. Kami tidak ingin ada kriminalisasi terhadap warga karena mencari sesuap nasi," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kritik AJM terhadap praktik Jaga Warga dalam sejumlah kegiatan masyarakat, termasuk saat berlangsungnya demonstrasi. Bagi massa aksi, kehadiran anggota Jaga Warga di lokasi demonstrasi dengan mengenakan rompi menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan.

AJM menilai pengamanan aksi penyampaian pendapat semestinya menjadi kewenangan kepolisian. Mereka mengkhawatirkan keterlibatan kelompok Jaga Warga dalam situasi demonstrasi dapat membuka ruang bagi tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan kelompok tersebut.

Jumlah Anggota Jaga Warga dan Sumber Pembiayaan

Hingga Desember 2025 jumlah anggota Jaga Warga di DIY telah mencapai lebih dari 100 ribu orang dan tersebar di berbagai wilayah. Besarnya jumlah anggota tersebut membuat pelaksanaan dan pengawasan fungsi kelompok menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai Pergub Jaga Warga.

Dalam regulasi tersebut, pembiayaan kegiatan Jaga Warga dapat bersumber dari APBD DIY, APBD kabupaten/kota, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta swadaya maupun partisipasi masyarakat. Ketentuan sumber pembiayaan itu tidak dengan sendirinya berarti seluruh anggota menerima pembayaran dari anggaran pemerintah.

AJM mempersoalkan penggunaan anggaran daerah ketika mereka menilai praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Pergub. Kritik tersebut terutama diarahkan pada kehadiran anggota Jaga Warga dalam sejumlah aksi demonstrasi, yang menurut mereka berpotensi mengaburkan batas peran kelompok masyarakat dan aparat yang bertugas mengamankan unjuk rasa.

Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 sendiri mengatur Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, mulai dari pelaksanaan, pembentukan kelompok, pola koordinasi, peningkatan kemampuan, pembinaan, hingga pembiayaan. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.