Warga Terban Jogja Diberi Penyuluhan Hukum, Ini Materinya

Harianjogja.com, JOGJA—Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapatkan edukasi mengenai perubahan hukum pidana nasional, termasuk pengenalan pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. Penyuluhan hukum tersebut digelar Kelurahan Terban pada Jumat (23/10/2026) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak hukum dan prinsip keadilan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kelurahan Terban itu dipimpin Lurah Terban, Indria Cahya. Pesertanya berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari perwakilan Kemantren Gondokusuman, ketua kampung, ketua RW, TP PKK, Linmas, Satgas Sigrak, warga Desil 1-2, hingga perangkat kelurahan.

Dua narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekawan memberikan materi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan juga menyoroti perubahan paradigma hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kenalkan Tiga Pilar Keadilan dalam KUHP Baru

Lurah Terban, Indria Cahya, menyampaikan pentingnya pemahaman hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia menilai keterbatasan ekonomi tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kesempatan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam penyuluhan tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan tiga pilar keadilan yang menjadi bagian dari paradigma KUHP baru, yakni keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

Ketiga pendekatan itu memiliki penekanan berbeda. Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian korban, keadilan korektif menitikberatkan perubahan perilaku pelaku, sedangkan keadilan rehabilitatif memberikan dukungan agar pelaku dapat kembali berperan secara produktif di tengah masyarakat.

Pidana Kerja Sosial Bisa Dilaksanakan di Lingkungan Masyarakat

Salah satu materi yang mendapat perhatian dalam penyuluhan hukum tersebut adalah pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 65 KUHP baru, kerja sosial termasuk jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dengan sejumlah ketentuan, antara lain untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berupa kegiatan di bidang lingkungan hidup, sosial budaya, hingga pelayanan publik. Sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan antara lain bank sampah, ruang terbuka hijau, panti sosial, serta fasilitas pelayanan di tingkat kemantren dan kelurahan.

Pengenalan mekanisme tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai keterlibatan lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

Tokoh Masyarakat Didorong Cegah Stigma Mantan Terpidana

Selain memberikan pemahaman mengenai aturan pidana, penyuluhan ini juga mendorong peran aktif tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.

Para tokoh masyarakat diharapkan dapat membantu mengedukasi warga, mencegah munculnya stigma terhadap mantan terpidana, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kerja sosial. Masyarakat juga diajak menghindari tindakan main hakim sendiri ketika menghadapi persoalan hukum.

Melalui kegiatan tersebut, pengurus kampung, ketua RW, dan lembaga kemasyarakatan diharapkan semakin memahami hak-hak hukum masyarakat. Mereka juga diharapkan mampu menjadi penyebar informasi hukum yang benar sehingga kesadaran hukum dapat tumbuh di lingkungan Kelurahan Terban.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.