PHRI DIY Soroti Penginapan Diduga Tak Berizin di Gumaton
PHRI DIY menyoroti penginapan yang diduga belum berizin di Gumaton dan Jeron Beteng serta potensi kebocoran PAD Kota Jogja.
Aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Jogja, Rabu (28/10/2026) sore. - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan bantuan biaya pengobatan bagi korban kericuhan di kawasan Malioboro yang memiliki KTP Jogja, tetapi biaya perawatannya belum tercover sistem pembiayaan kesehatan yang tersedia. Wakil Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memastikan seluruh korban mendapat pelayanan medis dengan baik, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Kepastian tersebut disampaikan Hasto saat mengunjungi korban demonstrasi di RS Bethesda pada Kamis (29/10/2026). Pemkot Jogja terus memantau perkembangan kejadian yang berlangsung sejak Rabu (28/10/2026) malam untuk memastikan kondisi para korban dan proses perawatan mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa semua terlayani dengan baik. Jangan sampai ada yang terlantar,” kata Hasto saat mengunjungi korban demonstrasi di RS Bethesda, Kamis.
Pemkot Jogja Petakan Pembiayaan Pengobatan Korban
Hasto mengatakan Pemkot Jogja telah berkoordinasi dengan Kapolres dan jajaran pemerintah daerah untuk memantau kondisi korban, lokasi perawatan, serta kemungkinan kendala dalam pelayanan medis. Koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan korban berjalan optimal.
Untuk memastikan pembiayaan pengobatan, Hasto meminta Dinas Kesehatan memilah korban berdasarkan status pembiayaan kesehatan yang dimiliki. Korban yang sudah tercover akan mengikuti mekanisme pembiayaan yang tersedia, sedangkan biaya perawatan yang belum tercover akan menjadi perhatian pemerintah.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan korban yang membutuhkan layanan medis tetap mendapatkan penanganan tanpa terkendala persoalan pembiayaan. Pemkot Jogja juga ingin memastikan tidak ada korban yang terlantar selama menjalani perawatan.
Sebanyak 116 Orang Tercatat Menjadi Korban
Berdasarkan data yang diterima Hasto, jumlah korban kericuhan mencapai 116 orang. Angka tersebut mencakup korban yang menjalani rawat inap maupun mereka yang tidak memerlukan perawatan inap.
Hingga Kamis sore, sebanyak 13 korban dilaporkan masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Para korban tersebar di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk RS Bethesda, RS Bhayangkara, dan RS Panti Rapih.
Hasto menyebut masih terdapat korban yang dirawat di rumah sakit lain. Sementara itu, data mengenai korban yang menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah masih perlu dipastikan.
Di RS Bhayangkara, tiga pasien yang masih menjalani rawat inap diketahui merupakan anggota kepolisian. Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap kondisi korban setelah kericuhan di kawasan Malioboro.
Korban Mengaku Dipukul Saat Kericuhan
Salah satu korban, Iskandar, 25, menceritakan dirinya berada di kawasan Plaza Malioboro karena berniat bertemu dengan koleganya. Namun, ketika situasi berubah menjadi kacau, ia mengaku mengalami pemukulan hingga kesadarannya sempat menurun.
“Saya masih sadar, terus dibawa ke rumah sakit,” kata Iskandar.
Pengalaman Iskandar menjadi salah satu gambaran kondisi korban yang harus mendapatkan penanganan medis setelah kericuhan tersebut. Di tengah proses perawatan yang berlangsung, Pemkot Jogja memastikan pelayanan kesehatan bagi para korban tetap menjadi perhatian, termasuk persoalan biaya bagi warga ber-KTP Jogja yang belum memiliki cakupan pembiayaan memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PHRI DIY menyoroti penginapan yang diduga belum berizin di Gumaton dan Jeron Beteng serta potensi kebocoran PAD Kota Jogja.
Dokter menjelaskan minum es saat musim hujan bukan penyebab flu. Simak pemicu batuk pilek dan tips mencegah penyakit saat hujan.
Ada delapan pilihan motor bekas merek Jepang dengan harga maksimal Rp5 juta per Oktober 2026, mulai Yamaha Vega hingga Honda Vario 110.
Gibran menyebut Indonesia memiliki sumber daya untuk ekosistem kendaraan listrik, tetapi inovasi dan penguasaan teknologi masih perlu diperkuat.
Kredit UMKM DIY mencapai Rp27,50 triliun pada Agustus 2026, tetapi melambat 2,05%. OJK mencatat NPL UMKM mencapai 8,32%.
DPRD Bantul menyoroti potensi pemangkasan TKD pada 2027 setelah anggaran tahun ini dipangkas lebih dari Rp150 miliar.