Pemerintah Dukung Telur Bebas Sangkar, Pasokan Jadi Tantangan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah mendukung transisi penggunaan telur bebas sangkar (cage-free) sebagai bentuk diferensiasi produk yang berpotensi dipromosikan melalui tren gaya hidup sehat. Namun, penerapannya perlu diimbangi kesiapan rantai pasok agar kebutuhan industri dapat dipenuhi secara konsisten.

Ketua Kelompok Substansi Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Boethdy Angkasa, menyampaikan hal tersebut dalam Corporate Roundtable Discussion 2026 yang diselenggarakan Animal Friends Jogja (AFJ) di Novotel Suites Malioboro, Jogja, Kamis (22/10/2026).

Forum bertema “Beyond Commitment: Corporate Insights and Collaboration for Responsible Sourcing” itu membahas tantangan penerapan telur bebas sangkar sekaligus peluang kolaborasi untuk memperkuat rantai pasok di Indonesia.

Rantai Pasok Jadi Tantangan Transisi Telur Bebas Sangkar

Kesiapan rantai pasok menjadi perhatian utama karena transisi menuju telur bebas sangkar tidak cukup hanya mengandalkan komitmen perusahaan. Kapasitas produksi, harga, kualitas, kontinuitas pasokan, distribusi, hingga ketertelusuran dan verifikasi produk perlu dipastikan agar kebutuhan industri terpenuhi sesuai standar.

Diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) tersebut menghadirkan sejumlah pelaku usaha yang berbagi pengalaman mengenai penerapan pengadaan telur bebas sangkar di lingkungan bisnis masing-masing.

Dinda Paramitha, Vice President Operation Dough Lab, memaparkan strategi transisi yang diterapkan di jaringan operasionalnya. Upaya tersebut meliputi pemilihan dan verifikasi pemasok, standardisasi kualitas, serta pemeliharaan konsistensi pasokan dan distribusi.

Sementara itu, Marketing Communication Manager Garrya Bianti Jogja, Fredeswinda Sukma, menjelaskan praktik pengadaan telur bebas sangkar melalui kemitraan dengan kelompok peternak lokal dan komunitas perempuan.

Syamim Shihab yang mewakili PT Mega Berlian Utama menyampaikan pemenuhan kebutuhan industri perlu mempertimbangkan keterhubungan antara kapasitas produksi peternak dan standar pengadaan yang dibutuhkan perusahaan.

Dari sisi pengadaan bahan baku, Tri Widiantoro dari Chocolate Monggo menjelaskan bahwa praktik pengadaan yang bertanggung jawab perlu terintegrasi dalam strategi bisnis dan disertai edukasi kepada konsumen.

“Pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab perlu menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar beban tambahan bagi perusahaan,” ujar Tri dalam keterangan tertulis.

Tiga Kendala Penerapan Telur Bebas Sangkar

Dalam FGD tersebut, peserta mengidentifikasi tiga tantangan utama penerapan telur bebas sangkar. Ketiganya meliputi keterbatasan pasokan dan informasi mengenai peternakan cage-free, rendahnya kesadaran masyarakat, serta harga telur bebas sangkar yang lebih tinggi dibandingkan telur dari sistem kandang baterai.

Untuk mengatasi persoalan pasokan, perusahaan yang telah berkomitmen menyampaikan kerja sama dengan lebih dari satu peternak dapat menjadi salah satu solusi. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan telur bagi kebutuhan operasional perusahaan.

Sementara itu, peningkatan kesadaran konsumen perlu didorong melalui penyebarluasan informasi yang relevan dan mengikuti perkembangan zaman. Edukasi menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat memahami penerapan sistem produksi telur bebas sangkar.

Adapun tantangan harga dapat diantisipasi melalui penerapan komitmen penggunaan 100% telur bebas sangkar secara bertahap. Pendekatan ini diharapkan memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan proses pengadaan sekaligus memperkuat kesiapan pemasok.

Dengan demikian, transisi tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan pengadaan perusahaan, tetapi juga membutuhkan dukungan peternak, ketersediaan informasi, dan pemahaman konsumen.

AFJ Dorong Komitmen yang Terukur

Direktur Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan AFJ, Elly Mangunsong, mengatakan komitmen penggunaan telur bebas sangkar perlu diikuti target yang jelas serta perkembangan yang dapat dipantau.

“Komitmen terhadap telur bebas sangkar merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik, dengan target yang jelas dan perkembangan yang dapat dipantau. Karena itu, diperlukan keterbukaan, kolaborasi, dan langkah yang konkret dari berbagai pihak agar perubahan dalam rantai pasok juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan ayam petelur,” kata Elly.

Menurut Elly, keterbukaan dan kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar komitmen perusahaan dapat diwujudkan dalam praktik pengadaan. Target yang jelas dan perkembangan yang terpantau juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan komitmen tersebut.

Transisi menuju sistem bebas sangkar merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ayam petelur. Sistem ini memungkinkan ayam bergerak lebih leluasa dan mengekspresikan perilaku alaminya dibandingkan dengan sistem kandang baterai.

Dukungan pemerintah, kesiapan peternak, komitmen perusahaan, serta edukasi konsumen menjadi sejumlah aspek yang dibahas dalam forum tersebut untuk memperkuat penerapan telur bebas sangkar di Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.