Program Padat Karya di Kota Jogja Serap Rp2,4 Miliar, Ini Rincian Pekerjaannya
Program Padat Karya di 10 lokasi Kota Jogja menyerap Rp2,4 miliar APBD 2026. Pemkot berharap anggaran tahun depan tidak dipangkas.
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA—Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadi tantangan pembangunan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Jogja. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membuka ruang pembahasan mengenai penyesuaian operasional koperasi agar kegiatan usaha tetap berjalan meskipun pembangunan gerai fisik belum memungkinkan.
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum, mengatakan pembangunan gerai perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Menurut dia, kawasan perkotaan yang padat penduduk memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait ketersediaan lahan.
“Apabila di kondisi wilayah yang itu belum memungkinkan dibangun gerai, kita bisa siasati dengan kondisi yang ada,” kata Mustikorini saat kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) di KKMP Demangan, Kota Jogja, Selasa (20/10/2026).
Operasional KKMP Tak Harus Menunggu Gerai Fisik
Mustikorini menilai koperasi tetap dapat memulai kegiatan usaha dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga operasional koperasi, termasuk ketika gerai fisik belum tersedia.
Kota Jogja dinilai memiliki modal untuk mengembangkan KKMP melalui keberadaan masyarakat yang mampu menghasilkan produk lokal dan pengelola yang bersedia menjalankan kegiatan usaha. Potensi tersebut dapat menjadi pijakan bagi koperasi untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di lingkungan masing-masing.
Selain memanfaatkan sumber daya lokal, perkembangan era digital juga membuka peluang bagi KKMP untuk menerapkan model operasional yang tidak sepenuhnya bergantung pada gerai konvensional. Dengan demikian, keterbatasan bangunan fisik menjadi salah satu hal yang perlu dibahas dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
Meski demikian, penyesuaian terhadap ketentuan pembangunan gerai fisik belum dapat diputuskan begitu saja. Kemenko PMK akan terlebih dahulu menyampaikan kondisi wilayah yang tidak memungkinkan pembangunan gerai kepada pimpinan untuk dibahas lebih lanjut.
“Pada saat ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan, nanti tentunya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada pimpinan kami untuk didiskusikan bagaimana solusinya,” ujarnya.
Dua KKMP di Kota Jogja Dipantau
Kunjungan Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan ke Kota Jogja dilakukan dengan mendatangi dua KKMP. Kegiatan tersebut bertujuan memantau perkembangan operasional koperasi sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Hasil monitoring dan evaluasi itu selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan. Laporan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Mustikorini menyebut Kota Jogja memiliki 45 KKMP dan sebagian besar di antaranya telah beroperasi. Dia berharap koperasi yang sudah berjalan dapat terus berkembang sembari menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi.
Produk Lokal hingga Penjualan Gas Jadi Kegiatan Usaha
Dalam kunjungan tersebut, Mustikorini juga melihat sejumlah kegiatan usaha yang dijalankan koperasi. Aktivitas itu meliputi pemasaran produk batik buatan masyarakat, penjualan gas, dan air mineral.
Kegiatan tersebut memperlihatkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal sebagai bagian dari operasional KKMP. Koperasi dapat menjalankan usaha melalui produk dan kebutuhan masyarakat yang tersedia, meskipun pembangunan gerai fisik masih menghadapi kendala.
Ke depan, pembahasan pembangunan gerai KKMP di Kota Jogja perlu memperhatikan kondisi wilayah sekaligus kebutuhan operasional setiap koperasi. Langkah tersebut diharapkan membantu mencari solusi bagi wilayah yang memiliki keterbatasan lahan, sehingga pengembangan koperasi tetap dapat berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program Padat Karya di 10 lokasi Kota Jogja menyerap Rp2,4 miliar APBD 2026. Pemkot berharap anggaran tahun depan tidak dipangkas.
Harga emas Pegadaian 21 Oktober 2026: Antam 1 gram Rp2.603.000, UBS Rp2.534.000, dan Galeri 24 Rp2.510.000. Cek harga buyback.
Realisasi KPR subsidi FLPP mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026. BP Tapera mempercepat pembiayaan demi mengejar target 350.000 unit.
IHSG menguat 5,65% ke 5.278,89. Simak proyeksi BI Rate, level support-resistance, serta rekomendasi saham ANTM, ACES, BBNI, dan BUVA.
Kemenko PMK membahas solusi operasional KKMP di Kota Jogja yang terkendala lahan. Sebagian besar dari 45 koperasi telah beroperasi.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat, angin kencang, gelombang laut hingga 4 meter, dan banjir rob di sejumlah wilayah Indonesia