DPRD Kota Jogja Soroti Kredit IKM, Perbankan Diminta Tetap Hati-hati
DPRD Kota Jogja mendorong IKM beradaptasi saat daya beli melemah, sementara perbankan perlu berhati-hati menyalurkan kredit usaha.
Foto ilustrasi sayuran. - Magnific
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar pada 2027 untuk mengembangkan kawasan pertanian terpadu atau integrated farming di Kelurahan Bener, Tegalrejo. Kawasan seluas sekitar 1,5 hektare itu akan difungsikan sebagai pusat edukasi pertanian perkotaan sekaligus tempat produksi pangan yang hasilnya disalurkan ke lumbung pangan atau food bank.
Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Eny Sulistyowati, mengatakan pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari program prioritas atau quick win Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo.
“Di situ nanti semuanya untuk integrated farming, yang akan dijadikan tempat edukasi wisata terkait dengan pertanian perkotaan. Produksi yang ada di sana nanti disumbangkan ke lumbung atau food bank,” kata Eny ditemui di Balai Kota Jogja, Senin (2/11/2026).
Kawasan pertanian terpadu tersebut berada di atas lahan milik Pemkot Jogja seluas sekitar 1,5 hektare. Saat ini, lahan itu masih dimanfaatkan untuk budi daya padi.
Eny menjelaskan, pembangunan kawasan dilakukan secara bertahap. Pada 2026, Pemkot Jogja telah membangun bangunan fisik Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Pembangunan fisik tersebut dilanjutkan dengan pengadaan sejumlah peralatan pendukung melalui anggaran perubahan. Adapun pengembangan integrated farming direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp1 miliar pada 2027.
Anggaran tahun depan juga mencakup kebutuhan sumber daya manusia untuk mengelola kawasan. Eny memperkirakan diperlukan sekitar lima tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengalaman bercocok tanam. Mereka direncanakan bekerja dengan sistem kontrak.
Selain menjadi tempat produksi pangan, kawasan Bener akan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, terutama kelompok tani dan anak-anak. Pengunjung nantinya dapat mengenal berbagai metode bercocok tanam, baik dengan dukungan teknologi pertanian maupun cara konvensional.
Menurut Eny, edukasi sejak dini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan profesi petani di Kota Jogja. Apalagi, ketersediaan lahan pertanian di wilayah perkotaan semakin terbatas, sementara minat generasi muda untuk menekuni pekerjaan sebagai petani dinilai semakin rendah.
“Anak-anak kecil sekarang, anak SD, TK, SMP itu rata-rata sudah enggak bakalan punya cita-cita jadi petani. Jadi diedukasi dari dini, nanti kita kenalkan pertanian yang ada di Bener,” ujarnya.
Dia berharap pengenalan pertanian kepada anak-anak dapat mendorong munculnya petani milenial di Kota Jogja. Dengan demikian, jumlah petani di wilayah perkotaan diharapkan tidak terus menyusut.
Di sisi lain, pengembangan UPPO di kawasan tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap pengelolaan sampah perkotaan. Fasilitas itu ditargetkan mampu mengolah sampah hingga lima ton per hari.
Eny menyebut pengolahan sampah melalui UPPO dapat membantu mengurangi beban biaya pemerintah dalam penanganan sampah. Menurut dia, biaya pengelolaan sampah yang dikeluarkan pemerintah setiap bulan mencapai sekitar Rp100 juta hingga Rp300 juta.
Sementara itu, salah satu kendala pengembangan pertanian perkotaan melalui kelompok tani berkaitan dengan status kepemilikan lahan. Eny mengatakan terdapat bidang lahan yang dimanfaatkan kelompok tani, tetapi bukan milik anggota kelompok tersebut, melainkan milik pihak lain.
Karena itu, pihaknya meminta adanya kesepakatan tertulis sebelum kegiatan pertanian dimulai. Kesepakatan tersebut diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan lahan, setidaknya hingga masa panen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Jogja mendorong IKM beradaptasi saat daya beli melemah, sementara perbankan perlu berhati-hati menyalurkan kredit usaha.
Satlantas Polresta Jogja menyediakan layanan perpanjangan SIM November 2026 melalui Satpas, SIM Keliling, SIM Mami, Drive Thru, dan MPP.
FHI DIY menargetkan atlet lolos ke PON 2028 melalui pembinaan sejak dini, latihan rutin mandiri, dan peningkatan fasilitas latihan.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Bareskrim mengungkap korban TPPO bermodus rekrutmen tentara bayaran Rusia berasal dari kalangan sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.
Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjabat Kapolda Jateng sejak Oktober 2026. Rekam jejaknya di BNN kini disorot setelah polemik penggeledahan ponpes.