Outlook Ekonomi 2027: Daya Beli dan Pembiayaan UMKM Jadi Ujian

Andreas Yuda Pramono
Andreas Yuda Pramono Selasa, 27 Oktober 2026 20:27 WIB
Outlook Ekonomi 2027: Daya Beli dan Pembiayaan UMKM Jadi Ujian

Aktivitas budaya tradisi labuhan masyarakat pesisir di Pantai Parangtritis beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, pariwisata masih menjadi penopang perekonomian DIY. /Harian Jogja-Ariq Fajar Hidayat

Harianjogja.com, JOGJA—Penguatan daya beli masyarakat dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tantangan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi pada 2027. Di tengah besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian, pertumbuhan kredit sektor ini justru tertinggal jauh dibandingkan kredit secara keseluruhan.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang tepat waktu dan fleksibel untuk merespons perubahan kondisi ekonomi. Menurutnya, ekspektasi pelaku ekonomi turut memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi sehingga kebijakan perlu memperhatikan situasi yang mereka hadapi.

Aviliani juga mengingatkan pentingnya memperhatikan sisi permintaan dalam penyaluran kredit. Dorongan pembiayaan dari sisi penawaran tidak akan cukup apabila tidak diikuti kegiatan usaha yang layak. Penyaluran kredit tanpa dukungan bisnis yang memadai berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Investasi dan aktivitas usaha, menurutnya, perlu terhubung dengan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada kemampuan usaha menghasilkan kegiatan produktif dan pendapatan.

Risiko nilai tukar hingga kredit bermasalah

Selain daya beli, perkembangan nilai tukar, suku bunga, dan harga minyak menjadi sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan ekonomi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) membuat asumsi nilai tukar rupiah masih melemah pada tahun depan di level Rp18.000.

Aviliani mengingatkan perbankan agar berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan tanpa dukungan jaring pengaman sosial.

“Lalu, kalau memang akan menyalurkan kredit, perbankan juga perlu hati-hati. Utamanya kepada orang yang pendapatannya turun tapi tidak mendapat jaring pengaman sosial, ada potensi non-performing loan,” kata Aviliani di Grand Hotel De Djokja, Selasa.

Kontribusi UMKM besar, pertumbuhan kredit tertinggal

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Bayu Sutikno, memaparkan kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan pertumbuhan pembiayaan yang diterima sektor tersebut.

UMKM tercatat menyumbang 59,64% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Namun, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 2,3%, jauh di bawah pertumbuhan kredit secara keseluruhan yang sebesar 13,3%.

Porsi kredit UMKM juga turun dari sekitar 22% pada 2021 menjadi 17,5% pada 2025. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM meningkat dari 3,71% pada 2023 menjadi 4,33% pada 2025.

Data tersebut menunjukkan perlunya menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan kualitas kredit. Penyaluran dana perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku UMKM menjalankan usaha sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran.

UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif jadi perhatian

Direktur Pemasaran dan Bisnis Syariah Bank BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto, menekankan pentingnya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Sejumlah sektor yang disoroti untuk mendukung perekonomian meliputi UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengembangan produk halal. Pengembangannya perlu ditopang akses keuangan serta infrastruktur yang memadai.

Agus juga menekankan pentingnya pembiayaan berkualitas, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang pruden. Dalam pengembangan layanan digital, ketahanan sistem, keamanan siber, dan perlindungan data turut menjadi perhatian.

YIA dan pariwisata untuk menjaga ekonomi DIY

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Edy Suwandi Hamid, menilai program strategis nasional (PSN) meningkatkan permintaan barang dan jasa yang menggerakkan perekonomian Jogja. Namun, pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber pertumbuhan lain agar aktivitas ekonomi tetap terjaga setelah program tersebut selesai dan permintaan menurun.

Edy menekankan pentingnya inovasi dalam memanfaatkan peluang usaha, salah satunya melalui optimalisasi Yogyakarta International Airport (YIA). Ia menyoroti penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah serta peluang meningkatkan kontribusi wisatawan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) DIY.

“Direct flight ke Jeddah – Madinah kan ada. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika pesawat berangkat penuh, kembali juga penuh. Pendapatan dari turis kan signifikan terhadap PDRB DIY,” kata Edy.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu merancang aktivitas yang dapat menjadi pusat kegiatan wisatawan. Candi Buddha di Jogja berpotensi menarik wisatawan Thailand, begitu pula candi bercorak Hindu yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Peluang tersebut perlu diikuti peningkatan inovasi dan daya tawar UMKM lokal. Produk dan layanan yang ditawarkan pelaku usaha dapat menjadi pelengkap destinasi wisata sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan.

Edy juga menyinggung ketahanan ekonomi Jogja saat menghadapi gempa 2006 dan pandemi Covid-19. Menurutnya, perekonomian daerah mampu pulih dengan cepat setelah kedua peristiwa tersebut.

“Nah, artinya kita punya modal yang baik untuk perekonomian pada 2027,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online