Pemerintah Aktifkan SIZE untuk Deteksi Dini Penyakit Zoonosis

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah mulai mengintegrasikan data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases (SIZE) untuk mendeteksi dini penyakit yang berpotensi memicu wabah. Sistem ini diharapkan mempercepat penelusuran sumber penularan sekaligus menekan risiko kerugian ekonomi.

Aktivasi tahap pertama SIZE untuk wilayah Jawa-Bali dicanangkan di Hotel Melia Purosani, Kota Jogja, Selasa (27/10/2026). Sistem tersebut menghubungkan informasi dari sektor kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup agar pencegahan serta penanganan penyakit dapat dilakukan secara terpadu.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Sumarjaya, mengatakan penanganan penyakit zoonosis dan penyakit infeksi baru tidak cukup hanya berfokus pada manusia. Sumber penularan, termasuk hewan dan kondisi lingkungan, juga perlu ditangani untuk memutus rantai penyebaran.

Ia menjelaskan, penyakit emerging merupakan penyakit baru, sedangkan re-emerging adalah penyakit yang sebelumnya telah dikenal tetapi kembali muncul atau mengalami perubahan karakteristik. Nipah, hantavirus, dan rabies menjadi sejumlah contoh penyakit yang memerlukan kewaspadaan.

Sumarjaya menyebut sekitar 70% penyakit dengan tingkat patogenisitas tinggi dan angka kematian kasus di atas 60% berkaitan dengan hewan.

"Ini yang harus kita sama-sama memberikan dengan sistem SIZE atau Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases ini bisa memberikan gambaran secara utuh tentang penyakit yang disebabkan oleh hewan," ujarnya.

Melalui sistem tersebut, data Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat saling terhubung. Integrasi ini memungkinkan setiap sektor mengambil tindakan berdasarkan informasi yang sama, sehingga penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Jawa-Bali Jadi Wilayah Aktivasi Awal

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni, mengatakan Jawa-Bali dipilih sebagai wilayah aktivasi awal karena kepadatan penduduk dan mobilitas manusia yang tinggi. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di kedua pulau tersebut.

Selain faktor kependudukan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet di Jawa-Bali relatif lebih memadai untuk mendukung penerapan sistem terintegrasi.

Mobilitas manusia dan hewan juga menjadi pertimbangan karena dapat memperluas risiko penularan penyakit. Salah satu contohnya adalah distribusi ternak antardaerah yang berpotensi membawa penyakit ke wilayah lain.

Nancy mencontohkan distribusi sapi dari Bali ke Jawa. Apabila ternak yang terinfeksi antraks berpindah wilayah tanpa terdeteksi, risiko penularan dapat meningkat, terutama jika dagingnya dikonsumsi masyarakat.

"Ancaman terutama sebagai pembawa penyakit itu ada, misalnya hewan-hewan. Mobilitasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kita melihat potensi ancaman lebih besar di tempat yang mobilitasnya tinggi," katanya.

Pada tahap pertama, aktivasi SIZE melibatkan 40 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang dipilih berdasarkan status endemis zoonosis. Penerapan selanjutnya akan diperluas ke daerah lain dengan mempertimbangkan data penyakit endemis serta faktor risiko yang berpotensi memunculkan penyakit infeksi baru.

DIY Masih Bebas Rabies

Kepala Balai Besar Veteriner Wates, drh. Nur Saptahidhayat, mengatakan integrasi data diperlukan agar penanganan penyakit pada manusia dapat ditelusuri hingga sumber penularannya, baik dari hewan maupun lingkungan.

Ia mencontohkan kasus antraks di Gunungkidul. Ketika ditemukan kasus pada manusia, petugas kesehatan hewan perlu menelusuri kemungkinan adanya ternak yang terinfeksi dan memeriksa kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi sumber penularan.

Tanpa pertukaran informasi, laporan kasus pada manusia dan hewan berisiko tidak terhubung. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas dalam menelusuri sumber penyakit dan menentukan langkah penanganan.

"Ketika ada SIZE, kita bisa mendapatkan data bersama-sama. Laporan dari puskesmas bisa kita lihat, laporan dari kami dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) juga bisa dilihat," ujarnya.

Saptahidhayat mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga saat ini masih bebas rabies. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan jika terdapat kasus gigitan anjing atau hewan lain yang berpotensi menularkan penyakit tersebut.

Ketika terjadi gigitan, petugas akan menelusuri dan memeriksa hewan yang menggigit untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi rabies. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi petugas kesehatan manusia untuk menentukan tindak lanjut.

Untuk mencegah penularan antraks, masyarakat juga diimbau tidak mengonsumsi daging dari hewan yang sakit atau mati akibat penyakit. Salah satu praktik yang perlu dihindari adalah brandu, yakni menyembelih dan menjual murah ternak yang sakit karena pemiliknya merasa sayang jika ternak tersebut tidak dimanfaatkan.

Menurut Saptahidhayat, konsumsi daging dari hewan yang terinfeksi menjadi salah satu jalur penularan antraks kepada manusia. Pemindahan ternak sakit ke daerah lain juga berisiko menyebarkan penyakit.

Penanganan antraks dilakukan melalui penelusuran sumber penularan dan disinfeksi. Selain itu, ternak dapat memperoleh vaksinasi dan antibiotik sesuai kebutuhan penanganan.

Melalui integrasi data lintas sektor, pemerintah berharap potensi penyakit zoonosis dan penyakit infeksi baru dapat diketahui lebih awal. Dengan begitu, langkah pencegahan dan respons dapat segera dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi wabah yang mengancam kesehatan masyarakat maupun perekonomian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.