Malioboro Dipadati Ribuan Mahasiswa, Tujuh Tuntutan Disuarakan ke DPRD DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Kawasan Jalan Malioboro di depan Gedung DPRD DIY dipadati massa mahasiswa yang menggelar unjuk rasa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026). Massa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyusul mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang lebih dahulu menggelar aksi.

Berdasarkan pantauan Harian Jogja, massa UMY tiba di depan Gedung DPRD DIY sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tidak masuk ke halaman gedung legislatif karena area tersebut telah dipadati kelompok mahasiswa yang datang lebih awal.

Massa UMY kemudian melakukan long march menyusuri Jalan Malioboro menuju Titik Nol Kilometer Jogja.

Sebelumnya, massa HMI menjadi kelompok pertama yang mendatangi Gedung DPRD DIY sekitar pukul 12.00 WIB. Puluhan mahasiswa mengenakan atribut hitam dan membawa bendera hijau hitam berlambang HMI.

Tak lama kemudian, mahasiswa UGM turut berdatangan. Mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa spanduk bertuliskan “Yogyakarta Melawan”.

Massa UII selanjutnya menyusul dengan mengenakan jas almamater biru. Jumlah mahasiswa UII tampak lebih banyak dibandingkan kelompok HMI dan UGM. Kedatangan berbagai kelompok tersebut membuat kawasan Jalan Malioboro di depan Gedung DPRD DIY dipadati massa aksi.

Mahasiswa UII Bawa Tujuh Tuntutan

Koordinator Umum Aksi Mahasiswa UII, Troy Amirul Akhmad, mengatakan aksi tersebut telah dipersiapkan melalui konsolidasi dan kajian terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

"Kami turun sekitar 1.000 orang lebih dari seluruh fakultas di UII," katanya.

Troy menjelaskan mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan nasional. Di antaranya evaluasi penanganan Tragedi Kanjuruhan, peninjauan program strategis nasional, transparansi tata kelola bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan moratorium, evaluasi, dan membuka transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Troy, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan sejumlah program pemerintah dinilai belum sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

"Kalau kita lihat secara perputaran ekonomi memang kelihatannya mendukung kalangan menengah bawah. Tetapi pada eksekusinya di lapangan banyak terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang idealnya terjadi," ujarnya.

Selain itu, mahasiswa menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah, terutama pernyataan Presiden yang mereka nilai kerap merendahkan rakyat. Mereka juga meminta perampingan kabinet, efisiensi birokrasi dan anggaran negara, serta penghentian pelibatan militer dalam ranah sipil.

Ketua DPRD DIY Temui Massa Aksi

Di tengah berlangsungnya unjuk rasa, Ketua DPRD DIY Nuryadi menemui mahasiswa yang berkumpul di halaman gedung dewan. Ia menyatakan aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari evaluasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir.

"Kami menindaklanjuti aspirasi kalian semua. Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi," kata Nuryadi di hadapan demonstran.

Nuryadi juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, termasuk sebagai generasi yang kelak meneruskan kepemimpinan.

Ia turut menyinggung pentingnya penegakan hukum dan menyatakan dukungannya terhadap perjuangan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

"Saya bersama kalian. Maka berjuang terus bersama-sama sampai negara ini menjadi baik," ujarnya.

Aksi mahasiswa di kawasan Gedung DPRD DIY tersebut menjadi bagian dari penyampaian evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah, tata kelola program, komunikasi pejabat, hingga penegakan hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.