Ribuan Mahasiswa UII Turun ke Jalan, Ini 7 Tuntutan untuk Prabowo-Gibran

Catur Dwi Janati
Catur Dwi Janati Selasa, 20 Oktober 2026 13:07 WIB
Ribuan Mahasiswa UII Turun ke Jalan, Ini 7 Tuntutan untuk Prabowo-Gibran

Mahasiswa UII berangkat menuju aksi damai di Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer pada Selasa (20/10/2026)./Harian Jogja-Catur Dwi Janati

Harianjogja.com, SLEMAN—Lebih dari 1.000 mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi damai untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terkait berbagai persoalan nasional, Selasa (20/10/2026). Dalam aksi yang membawa tujuh tuntutan terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, pihak rektorat memberikan dukungan, termasuk memfasilitasi dispensasi perkuliahan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan.

Mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul di kawasan Boulevard UII sebelum bergerak menuju Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer. Dengan mengenakan jas almamater serta membawa bendera dan poster, mereka menempuh perjalanan sekitar 14 kilometer menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat.

Rombongan berangkat dari Boulevard UII di Jalan Kaliurang Km. 14,4, kemudian bergerak ke arah selatan menyusuri Jalan Kaliurang menuju Kota Jogja. Gedung DPRD DIY menjadi tujuan awal penyampaian aspirasi sebelum aksi dilanjutkan ke Titik Nol Kilometer.


Rektorat UII Dukung Mahasiswa Sampaikan Aspirasi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian UII, Nurjihad, menjelaskan kampus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan masukan mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa.

"Ini kan aksi damai yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Jadi, UII memang memberikan ruang bagi mahasiswa di luar kelas untuk mengkritisi, menyampaikan masukan-masukan terkait dengan kepentingan republik ini," kata Nurjihad ditemui pada Selasa (20/10/2026) di Boulevard UII.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa mencakup pendekatan hukum, perkembangan ekonomi, hingga pemberantasan korupsi.

"Berkaitan dengan masalah pendekatan hukum, mengkritisi tentang masalah perkembangan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Menurut Nurjihad, penyampaian kritik melalui aksi damai menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa di luar ruang kelas. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan sosial terhadap kondisi kebangsaan.

"Jadi ini bentuk kritis dari mahasiswa yang diharapkan mereka ini kan pemilik masa depan. Sehingga harapannya terbiasa ada kepekaan sosial terkait dengan kondisi kebangsaan kita. Jadi tujuan utamanya adalah ini juga untuk pembelajaran bagi para mahasiswa," tandasnya.


Mahasiswa UII Dapat Dispensasi Perkuliahan
Dukungan rektorat terhadap aksi damai mahasiswa juga diwujudkan melalui kebijakan terkait kegiatan akademik. Dalam surat yang beredar, kampus secara khusus memohon kesediaan fakultas untuk mempertimbangkan kebijakan presensi perkuliahan bagi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.

Bentuk kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi dispensasi kehadiran maupun penugasan pengganti. Pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan akademik yang berlaku dan kebijaksanaan masing-masing fakultas.

"Kita mengimbau agar para dosen memfasilitasi, mengakomodir kegiatan ini sehingga memberikan kelonggaran terkait dengan perizinan," terang Nurjihad.

Ia menjelaskan aksi tersebut merupakan bagian dari pembelajaran di luar kelas sehingga mahasiswa perlu mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi publik.

"Karena ini juga bagian dari proses pembelajaran di ruang atau di luar kelas. Jadi alhamdulillah ini juga direspons positif oleh semua pengajar, oleh semua dosen sehingga cukup banyak yang ingin mahasiswa menyampaikan aksi damai mengkritisi, memberikan masukan-masukan terkait dengan republik yang dicita-citakan ini," tuturnya.

Nurjihad mengestimasi lebih dari 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas UII mengikuti aksi tersebut. Selain mahasiswa, sejumlah dosen dan tenaga kependidikan (tendik) turut mendampingi jalannya kegiatan.

"Sebagian iya ikut, sebagian ada yang juga mengawal, mendampingi. Tendik juga sebagian, ada beberapa dosen, ada beberapa tendik yang juga ikut mengawal, agar penyampaian aspirasi ini berlangsung dengan baik, dengan damai," tegasnya.


Tujuh Tuntutan Mahasiswa UII Terkait Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) UII, Troy Amirul Akhmad, mengatakan mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Aspirasi tersebut direncanakan disampaikan di lokasi aksi, dengan rute dari Boulevard UII menuju Gedung DPRD DIY dan berakhir di Titik Nol Kilometer.

"Kita membawakan tujuh tuntutan yang nantinya kita akan berangkat dari Boulevard UII, kemudian menuju pada Gedung DPRD Yogyakarta, dan kemudian terakhir kita akan bermuara di Titik Nol Kilometer," tuturnya.

Di antara tuntutan yang dibawa mahasiswa adalah evaluasi kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa juga menyoroti persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Troy memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa terlibat dalam aksi damai tersebut. Ia juga membenarkan dukungan pihak rektorat melalui penerbitan surat yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan penyampaian aspirasi.

"Jadi benar sekali aksi kita pada 20 Oktober 2026, ini kami juga disupport oleh rektorat dengan mengeluarkan surat, untuk teman-teman melaksanakan aksi demonstrasi," tuturnya.

Dukungan tersebut memungkinkan mahasiswa mengikuti aksi damai dengan adanya kelonggaran perizinan perkuliahan sesuai kebijakan fakultas dan ketentuan akademik yang berlaku.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online