Pesanan Batik Rp580 Juta, KKMP Gunungketur Gandeng 7 Koperasi

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memperkuat pendampingan terhadap 17 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai proyek percontohan sebelum pola pembinaan serupa diterapkan kepada koperasi lainnya. Salah satu koperasi yang menunjukkan perkembangan usaha ialah KKMP Gunungketur, yang mencatat omzet batik sebesar Rp137,75 juta sepanjang 2025.

Pendampingan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong koperasi segera beroperasi. Pemkot juga berupaya memetakan berbagai kendala yang dihadapi pengurus, mulai dari persoalan operasional hingga pengembangan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

KKMP Gunungketur menjadi salah satu contoh koperasi yang telah mengembangkan kegiatan usaha melalui produksi dan penjualan batik. Ketua KKMP Gunungketur, Muhammad Reza Murtasa, mengatakan koperasinya merupakan satu dari delapan koperasi yang memiliki hak produksi dan penjualan Batik Segoro Amarto.

Sejumlah pesanan yang pernah dikerjakan antara lain batik untuk aparatur sipil negara (ASN) sebanyak sekitar 650 potong dan pesanan dari Satpol PP sebanyak 630 potong.

Berdasarkan catatan realisasi koperasi hingga Oktober 2026, pendapatan dari produksi Batik Segoro Amarto mencapai Rp11,25 juta. Sementara itu, pesanan batik untuk Satpol PP memberikan pendapatan Rp34,34 juta. Kedua lini usaha tersebut mencatatkan total realisasi pendapatan Rp45,59 juta.

Secara keseluruhan, omzet KKMP Gunungketur hingga Oktober 2026 mencapai Rp126,09 juta. Selain usaha batik, koperasi memperoleh pendapatan dari Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Stunting sebesar Rp80,5 juta.

KKMP Gunungketur Terima Pesanan Batik Rp580 Juta
Pengembangan usaha batik KKMP Gunungketur berlanjut dengan pesanan terbaru dari Pemkot Jogja sebanyak 3.150 potong. Nilai pesanan tersebut mencapai sekitar Rp580 juta, termasuk pajak.

Reza mengatakan pesanan itu dikerjakan bersama tujuh koperasi lain yang juga memiliki hak produksi Batik Segoro Amarto. Kolaborasi dilakukan karena pesanan harus diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Kami mengerjakan pesanan batik ini bersama tujuh koperasi lain yang memegang hak produksi Batik Segoro Amarto,” kata Reza ditemui di Balai Kota Jogja, Senin (2/11/2026).

Meski pengerjaan dibagi dengan koperasi lain, KKMP Gunungketur tetap bertanggung jawab mengendalikan kualitas produk. Reza menyebut pembagian pekerjaan tersebut menjadi bentuk kerja sama antarkoperasi untuk memenuhi pesanan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Semangat kami adalah gotong royong. Walaupun yang mendapat pesanan Gunungketur, pengerjaannya tetap mengajak teman-teman yang sama-sama mengerjakan batik Segoro Amarto,” ucapnya.

Pemkot Jogja Dampingi 17 Koperasi dalam Tiga Gelombang
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM Kota Jogja, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, mengatakan Pemkot memilih 17 KKMP untuk mendapatkan pendampingan intensif. Hasil evaluasi terhadap kelompok percontohan tersebut nantinya menjadi bahan sebelum pola pendampingan diterapkan kepada koperasi lainnya.

Pendampingan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dan kedua masing-masing diikuti enam koperasi, sedangkan gelombang ketiga melibatkan lima koperasi. Koperasi-koperasi tersebut tersebar di 14 kemantren di Kota Jogja.

Melalui program tersebut, Pemkot ingin mengetahui persoalan yang membuat koperasi belum dapat menjalankan kegiatan secara optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus.

Tri menilai pembentukan KKMP dalam waktu relatif cepat membuat proses seleksi pengurus belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi dan kredibilitas calon pengelola. Karena itu, pembenahan kepengurusan menjadi bagian dari upaya yang didorong pemerintah daerah.

Salah satu opsi yang dapat ditempuh ialah reposisi pengurus melalui mekanisme musyawarah anggota. Langkah tersebut diharapkan membuat koperasi dikelola oleh orang-orang yang memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha.

“Koperasi tidak boleh hanya untuk samben sampiran. Koperasi harus benar-benar dipilih orang-orang yang memang punya niat untuk bisa membesarkan dan mengembangkan koperasi,” ujarnya.

Selain pembenahan SDM, Pemkot mendorong setiap koperasi mempunyai kegiatan usaha yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Dua sektor yang menjadi perhatian ialah penyediaan sembako serta bahan baku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemkot menargetkan KKMP di Kota Jogja mulai beroperasi pada awal 2027. Pembenahan operasional tersebut didorong agar tetap berjalan tanpa harus menunggu seluruh persoalan fasilitas tempat usaha selesai ditangani.

Dengan demikian, pendampingan terhadap 17 koperasi percontohan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pembenahan sebelum pola pembinaan diperluas. Penguatan pengurus dan penentuan unit usaha menjadi dua hal yang menjadi perhatian dalam persiapan operasional koperasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.