Sultan Temui Massa AJM, Jelaskan Kendala Perbaikan Mandala Krida

Harianjogja.com, JOGJA—Stadion Mandala Krida belum sepenuhnya siap digunakan untuk pertandingan sepak bola, meskipun perkara korupsi pembangunannya telah berkekuatan hukum tetap. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan masih ada sejumlah pekerjaan fisik yang harus dilakukan, termasuk pembongkaran tribun sisi timur dan penyediaan lampu stadion.

Persoalan tersebut disampaikan Sultan saat menemui massa Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di halaman Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja, Selasa (10/11/2026). Massa aksi mendesak pemerintah menuntaskan persoalan korupsi yang selama ini berdampak pada pemanfaatan Stadion Mandala Krida, termasuk sebagai kandang PSIM Yogyakarta.

Di hadapan massa, Sultan menjelaskan bahwa proses hukum kasus korupsi pembangunan stadion sempat menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Saat perkara belum inkrah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pembangunan maupun renovasi karena stadion masih berkaitan dengan barang bukti perkara.

Namun, situasi tersebut berubah setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Sultan menyebut KPK telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan kembali stadion yang berada di Kota Jogja tersebut.

"Selama belum inkrah, KPK melarang untuk bisa diperbaiki karena menjadi bagian dari barang bukti. Tapi di awal bulan September 2026, karena sudah inkrah, KPK memberi tahu silakan kalau mau membangun," kata HB X kepada massa aksi, Selasa.

Meski hambatan hukum telah teratasi, pekerjaan perbaikan Mandala Krida masih membutuhkan penanganan teknis. Sultan mengungkapkan tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dipimpin Erick Thohir telah melakukan survei untuk melihat kondisi stadion.

Dari hasil survei tersebut, bagian timur stadion dinilai tidak layak sehingga membutuhkan pembongkaran dan pembangunan ulang. Penanganan itu diperlukan agar fasilitas Mandala Krida dapat memenuhi persyaratan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada 2028, sebagaimana disampaikan Sultan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum Mandala Krida dapat dimanfaatkan secara optimal. Artinya, kepastian hukum dari KPK belum serta-merta membuat seluruh bagian stadion siap digunakan untuk kegiatan olahraga.

Mandala Krida Belum Bisa Dipakai untuk Laga Malam

Sultan menyatakan penggunaan Mandala Krida pada dasarnya diperbolehkan. Namun, pemanfaatannya harus menyesuaikan kondisi fasilitas yang tersedia dan memperhatikan bagian bangunan yang akan dibongkar.

Salah satu keterbatasan yang masih terlihat adalah belum tersedianya lampu stadion. Kondisi itu membuat Mandala Krida belum dapat digunakan untuk menggelar pertandingan pada malam hari.

Selain persoalan penerangan, tribun sisi timur juga diminta tidak digunakan. Bagian tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan dan masuk dalam rencana pembongkaran.

"Kalau menggunakan ya monggo. Tapi kalau malam tidak bisa, karena belum ada lampu, dan yang penting tribun sebelah timur jangan dipakai, karena akan dibongkar, soalnya tidak memenuhi syarat," tegasnya.

Penjelasan Sultan tersebut memberi gambaran bahwa pemanfaatan stadion masih harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelayakan fasilitas. Terlebih, tribun timur belum dapat digunakan sebelum proses pembongkaran dan pembangunan ulang dilakukan.

Kasus Korupsi Berdampak pada Pemanfaatan Stadion

Stadion Mandala Krida merupakan salah satu fasilitas olahraga di DIY yang menjadi perhatian suporter PSIM Yogyakarta. Persoalan hukum dalam pembangunan stadion tersebut selama ini turut menghambat upaya pemerintah daerah melakukan pembenahan fasilitas.

Kasus korupsi pembangunan Mandala Krida menjerat sejumlah pihak sebagai tersangka. Mereka adalah Edy Wahyudi, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Sugiharto, Direktur Utama PT Arsigraphi; serta Heri Sukamto, Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) yang juga menjabat Direktur PT Duta Mas Indah (DMI).

Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidikan juga mencantumkan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kini, setelah perkara korupsi dinyatakan inkrah dan KPK membuka kesempatan bagi Pemda DIY untuk kembali memanfaatkan aset tersebut, pekerjaan berikutnya adalah memastikan kondisi fisik stadion dapat ditangani sesuai kebutuhan. Bagi PSIM dan suporternya, pembenahan tribun serta ketersediaan lampu menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan fungsi Mandala Krida sebagai fasilitas sepak bola.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.