Pendeta Jimmy Minta Gereja Harus Berdiri Bersama Korban Ketidakadilan

Andreas Yuda Pramono
Andreas Yuda Pramono Selasa, 03 November 2026 17:17 WIB
Pendeta Jimmy Minta Gereja Harus Berdiri Bersama Korban Ketidakadilan

Pendeta Jimmy Marcos Immanuel Sormin menyatakan salam tiga jari (three-finger salute) di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Marga Mulya, Gondomanan, Selasa (3/11/2026)./Harian Jogja-Andreas Yuda Pramono

Harianjogja.com, JOGJA—Pendeta Jimmy Marcos Immanuel Sormin menegaskan gereja tidak boleh bersikap netral ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan keserakahan. Menurut dia, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan penderitaan masyarakat serta mendorong perubahan sosial.

Pandangan tersebut disampaikan Jimmy di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Marga Mulya, Gondomanan, Selasa (3/11/2026). Dia menilai berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya krisis moral dalam pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat.

Jimmy menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap masyarakat Papua.

Dia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan gelombang demonstrasi masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap pengelolaan negara. Kritik terutama diarahkan pada kebijakan alokasi APBN yang dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan.

Kritik terhadap Anggaran MBG dan Penanganan Bencana
Jimmy menyinggung kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta banjir bandang di Sumatera. Di tengah berbagai bencana tersebut, Pemerintah Pusat dinilai belum bersedia melakukan refocusing anggaran program MBG.

Menurut dia, anggaran program yang disebut menyedot Rp1 triliun per hari itu semestinya dapat dialihkan untuk membantu menyelamatkan nyawa masyarakat yang terdampak bencana.

Selain persoalan anggaran, Jimmy menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dia menilai penanganan persoalan tersebut belum dilakukan pemerintah secara serius.

“Ada puluhan ribu anak teracuni program MBG. Mengenai kebakaran hutan dan lahan, ada dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan ini belum ditangani pemerintah secara serius,” kata Pdt Jimmy.

Dia berpandangan pemerintah seharusnya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menangani persoalan tersebut. Jimmy juga mengkritik belum adanya penetapan status bencana nasional atas persoalan yang menurutnya telah menimbulkan dampak luas.

Gereja Tidak Boleh Netral terhadap Ketidakadilan
Di tengah situasi tersebut, Jimmy menegaskan keberpihakan gereja kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Gereja, menurut dia, tidak cukup hanya menjalankan kegiatan keagamaan tanpa memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dia merujuk pada ajaran Yesus yang tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk mengangkat harkat hidup orang banyak. Karena itu, pengikut Yesus perlu mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui tindakan yang mendorong keadilan.

"Ketika kami sendiri sebagai pengikut Yesus tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu tindakan-tindakan reformatif dan revolutif untuk mengangkat harkat hidup orang banyak serta mewujudkan keadilan bagi seluruh alam yang diciptakan Tuhan sendiri, maka sia-sialah pengakuan dan iman kami sebagai pengikut Yesus," katanya.

Jimmy menegaskan sikap gereja dalam menyikapi persoalan sosial bukanlah gerakan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Dia menyebutnya sebagai politik moral, yakni upaya menyuarakan peran agama dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil.

"Politik kami adalah politik moral, bukan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Ini adalah politik moral untuk menyuarakan apa yang seharusnya menjadi peran agama dalam menata kehidupan yang lebih baik," ucapnya.

Gerakan Kepedulian Belum Masif
Jimmy mengakui gerakan kepedulian dari kalangan pemuka agama belum berlangsung secara masif. Gerakan tersebut juga belum menjadi instruksi resmi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Meski demikian, dorongan untuk menyuarakan persoalan sosial muncul dari kesadaran pribadi para pemuka agama. Mereka merasa perlu mengedukasi umat sekaligus mengajak masyarakat mengambil bagian dalam perubahan.

Dia berharap suara yang disampaikan gereja dapat terus digaungkan sehingga mendorong gerakan kepedulian yang lebih luas. Bagi Jimmy, gereja perlu hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika ada kelompok yang mengalami ketidakadilan.

Salib Merah sebagai Simbol Kepedulian terhadap Papua
Selain menyampaikan kritik sosial, GPIB Jemaat Marga Mulya juga menunjukkan solidaritas melalui simbol keagamaan. Salib merah yang dipasang di bagian depan gereja menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat Papua yang terdampak proyek-proyek strategis nasional, khususnya pembangunan food estate.

Jimmy menyoroti kerusakan ekosistem serta persoalan hak ulayat yang dialami masyarakat Papua akibat proyek tersebut. Dia menyebut pemasangan salib merah sebagai simbol kepedulian sekaligus sikap gereja terhadap ketidakadilan.

"Salib merah di depan adalah salib kepedulian kami terhadap Tanah Papua sekaligus bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan," katanya.

Dia juga menanggapi pandangan sebagian masyarakat yang menganggap gereja seharusnya tidak mencampurkan urusan ibadah dengan aktivitas sosial dan politik. Menurut Jimmy, pandangan tersebut perlu ditinjau kembali melalui pemahaman mengenai ibadah sejati dalam ajaran Kristen.

Dia menilai kepedulian terhadap orang miskin dan kelompok rentan merupakan bagian dari tindakan mengasihi Tuhan. Karena itu, sikap diam terhadap ketidakadilan dinilai tidak sejalan dengan ajaran kasih yang disampaikan Kristus.

"Kalau kita tidak menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan keserakahan, sama sekali kita tidak melakukan perbuatan kasih kepada Kristus dan tidak menjalankan kasih yang diajarkan Kristus kepada sesama," ujarnya.

Jimmy pun mendorong gereja agar tidak hanya berfokus pada aktivitas ritual di dalam bangunan ibadah. Gereja perlu membangun kehidupan spiritual yang tetap relevan dengan persoalan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat.

"Kami juga mendorong agar gereja tidak menutup mata. Gereja tidak hanya membangun tembok-tembok ritual, tetapi juga membangun kehidupan spiritual yang relevan dengan tantangan sosial dan politik akhir-akhir ini," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online