Dukung Pembayaran Nontunai, Dispar Sleman Siapkan WiFi Gratis di 4 TPR Wisata
Dispar Sleman menyiapkan WiFi gratis di empat TPR wisata untuk mempermudah akses informasi dan mendukung pembayaran digital.
Kalurahan Guwosari mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang pada Sabtu (21/9/2024). Dengan pendeklarasian tersebut, saat ini ada 18 Desa Anti Politik Uang di Bantul./ Ist - dok. Bawaslu Bantul
Harianjogja.com, BANTUL--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menambah lagi satu Desa Anti Politik Uang (APU) di Bantul. Desa APU menjadi garda depan Bawaslu Bantul untuk mencegah politik uang.
Sebelumnya, Kalurahan Guwosari mendeklarasikan diri sebagai Desa APU pada Sabtu (21/9/2024). Dengan begitu, saat ini total ada 18 Desa APU di Bantul.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan pihaknya terus berkomitmen menguatkan keberadaan desa APU untuk mencegah adanya politik uang di Bantul. Didik berharap aksi nyata pencegahan politik uang desa tersebut dapat terlihat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2024.
"Politik uang adalah salah satu kerawanan yang sangat tinggi terjadi [di Bantul], oleh karena itu diperlukan upaya yang kolaborasi dengan masyarakat," katanya, Sabtu (21/9/2024).
BACA JUGA: Diduga Dipakai Kampanye, 2 Baliho Milik Pemkab Bantul Ini Diminta untuk Dibongkar
Sebelumnya, berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan Bawaslu Bantul ada 4 indikator kerawanan Pilkada 2024 yang menempati skor tinggi yaitu konflik antar pendukung pasangan calon, praktik politik uang, pemungutan suara ulang (PSU) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Didik menuturkan keberadaan Desa APU digencarkan sebagai gerakan untuk menolak politik uang dengan berbasis masyarakat. Didik berharap penggerak Desa APU dapat bekerjasama dengan pengawas Pilkada ditingkat kecamatan dan desa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan praktik politik uang.
Dia pun mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat tidak melakukan praktik politik uang selama penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagaimana yang telah diatur.
"Dalam perhelatan Pilkada ini, saya mengingatkan bahwa pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai pidana sesuai yang diatur dalam UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah," ujarnya.
Sementara Ketua Tim Penggerak Desa APU Guwosari, Muhaimin menyampaikan deklarasi Desa APU merupakan bagian dari komitmen bersama tokoh masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan Guwosari yang bersih dari praktik politik uang. Dia menuturkan, di Guwosari saat ini telah dibentuk tim penggerak Desa APU Guwosari yang terdiri dari perwakilan pemerintah kalurahan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan perwakilan masing-masing dusun di Guwosari. Menurutnya, ke depan tim penggerak Desa APU tersebut akan fokus pada upaya pencegahan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada, Pemilu dan pemilihan lurah.
"Salah satu strategi yang kami lakukan, nantinya akan memasukkan materi bahaya politik uang dari sisi agama melalui ceramah-ceramah pengajian secara berkelanjutan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dispar Sleman menyiapkan WiFi gratis di empat TPR wisata untuk mempermudah akses informasi dan mendukung pembayaran digital.
DPRD Kulon Progo menyoroti aset mangkrak, kesiapan modal, tata kelola, dan target kontribusi PAD dalam usulan perubahan Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda.
PSS Sleman terancam sanksi berat PSSI usai kerusuhan melawan Arema FC. Erick Thohir membuka opsi pengurangan poin.
Penyusunan raperda pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kota Magelang sektor perizinan tahun 2024
Jadwal KRL Jogja-Solo relasi Yogyakarta-Palur lengkap per stasiun. Cek jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Indonesia meraih tiga gelar Polytron Yogyakarta International Challenge 2026. Jessica Maya, atlet asal Jogja, ikut menjadi juara ganda campuran.