Dispar Bantul Khawatirkan Target PAD Tahun Depan Sulit Tercapai, Ini Alasannya

Harianjogja.com, BANTUL–Izin pemindahan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di kawasan pantai selatan Bantul belum turun. Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul khawatir hal itu dapat mempengaruhi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan.

Kepala Dinpar Bantul, Saryadi menyampaikan izin pemindahan TPR pantai selatan Bantul hingga saat ini belum keluar. Pasalnya tanah yang akan digunakan untuk TPR baru tersebut merupakan tanah Sultan Ground (SG) dan beberapa tanah yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Untuk pemanfaatan SG, saat ini Dispar Bantul masih melengkapi sejumlah berkas untuk pengajuan perizinan. Sementara untuk pemanfaatan tanah milik Kementerian PUPR, Dispar telah mengajukan sejak beberapa bulan lalu. Karena itu, Dispar telah mengajukan izin pemanfaatan lahan untuk tanah-tanah tersebut. 

Saryadi berharap dalam waktu dekat izin pemanfaatan lahan tersebut dapat keluar. Sebelumnya, Dinpar Bantul menargetkan akan memindakan TPR pantai selatan Bantul tahun 2025. Pihaknya mendorong agar pemindahan TPR pantai selatan Bantul dapat dilakukan sesuai target. Dengan begitu, capaian PAD tahun depan diharapkan dapat optimal.

"Tahun depan ada tantangan penarikan retribusi [pantai selatan Bantul] dengan Kelok 23 dan Jembatan Pandansimo yang sudah selesai [dibangun]. Akses masuk wisatawan ke pantai selatan [wilayah Bantul] dapat melalui Kulonprogo dan Gunungkidul, bisa potensi loss [PAD Bantul dari retribusi Pantai] kalau tidak ada pemindahan TPR ke selatan JJLS," katanya, Selasa (1/10/2024).

Saryadi sendiri masih belum dapat memastikan secara pasti luas tanah yang diperlukan untuk pemindahan TPR. Dia hanya menyebut jumlah TPR yang akan dipindah tidak berbeda jauh dengan jumlah TPR yang saat ini ada. 

Dia mengungkapkan hingga saat ini anggaran untuk pemindahan TPR masih belum diputuskan. Meski begitu, anggaran tahun depan hanya akan turun untuk pemindahan TPR sementara. “Untuk anggaran 2025 juga masih menunggu pembahasan di DPRD [Bantul],” ujarnya. 

Sementara di sisi lain, saat ini masih ada beberapa jalan desa yang dilintasi wisatawan untuk masuk ke kawasan pantai selatan Bantul tanpa melalui TPR. Dengan begitu, masih ada potensi PAD dari retribusi pantai di Bantul yang belum optimal. Saryadi menyebut karena terbatasnya anggaran, hal tersebut belum dapat diantisipasi tahun depan.

"Masih banyak akses masuk ke Pantai Selatan [Bantul] melalui jalan masyarakat, itu bisa jadi akses wisatawan masuk juga. Itu belum terantisipasi. Anggaran pembangunan TPR saja masih TPR darurat, jadi masuk sejumlah TPR yang ada, tidak termasuk akses jalan kecil [jalan desa]," imbuhnya.

Target PAD

Saryadi mengatakan pada tahun 2023 lalu target PAD Bantul dari sektor pariwisata tidak tercapai. Di tahun 2023, target PAD setelah APBD perubahan mencapai Rp26,5 miliar. Namun capaiannya hanya Rp26,2 miliar. Sementara tahun 2024 ini, target PAD Bantul di sektor pariwisata mencapai Rp49 miliar. Sementara hingga saat ini baru tercapai hampir setengahnya.

Saryadi menyebut target PAD tahun 2025 mendatang masih sama dengan tahun ini. Dia pun mengkhawatirkan target tersebut sulit tercapai. "Tahun depan untuk pemungutan retribusi perlu banyak kerja keras," sebutnya.

Dia pun berharap izin pemanfaatan lahan untuk pemindahan TPR dapat segera keluar agar rencana pemindahan TPR dapat sesuai dengan target waktu yang telah dirancang tahun depan.

Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Dinpar Bantul, Markus Purnomo Adi menambahkan, hingga September 2024 PAD, sektor pariwisata di Bantul belum mencapai setengah dari target PAD tahun ini. Dia menuturkan, kunjungan wisatawan ke Bantul mencapai 169.300 orang pada September 2024. Dari kunjungan tersebut PAD yang didapatkan mencapai Rp2,4 miliar.

“Dari Januari-September [2024] Bantul dikunjungi 1.843.876 orang dengan PAD Rp23 miliar atau 46,94% dari target PAD tahun 2024,” jelasnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.