Pembayaran Digital Dinilai Bisa Tekan Kebocoran PAD Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Perluasan pembayaran digital di Kabupaten Sleman dinilai dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mempersempit peluang kebocoran penerimaan. Karena itu, DPRD Sleman mendorong pemerintah kabupaten memperluas pemanfaatan transaksi digital di berbagai sektor potensial.

Anggota DPRD Sleman, Syukron Arif Muttaqin, mengatakan digitalisasi pembayaran dapat membuat proses pemungutan pendapatan daerah lebih efektif dan transparan. Sistem tersebut juga diharapkan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga kepatuhan dapat meningkat.

Menurut Syukron, optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman perlu membenahi mekanisme pemungutan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

“Pemkab Sleman perlu terus melakukan pembenahan sistem pemungutan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital agar proses pembayaran lebih efisien dan akuntabel,” katanya, Senin (9/11/2026).

Digitalisasi Pembayaran untuk Cegah Kebocoran PAD

Syukron menjelaskan penggunaan sistem pembayaran digital juga dapat memperkuat pengawasan terhadap transaksi penerimaan daerah. Melalui pencatatan yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau aliran penerimaan secara lebih transparan sehingga potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalkan.

Dia menyebut Sleman memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat berkontribusi terhadap PAD. Sektor tersebut antara lain pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Penerapan transaksi digital pada sektor-sektor tersebut diharapkan membuat proses penerimaan daerah lebih efektif. Kemudahan akses pembayaran bagi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar sistem digital dapat digunakan secara lebih luas.

Infrastruktur dan Sosialisasi Perlu Diperkuat

Selain menyiapkan sistem pembayaran, Syukron menilai Pemkab Sleman perlu memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga diperlukan untuk memperluas penggunaan transaksi digital.

Dia menekankan penerapan sistem pembayaran digital tidak bisa dilakukan sekaligus tanpa memperhatikan kesiapan pelaksanaannya. Implementasi perlu berlangsung secara bertahap dan disertai evaluasi berkala.

“Hal tersebut diperlukan untuk memastikan sistem yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan daerah,” katanya.

Syukron berharap digitalisasi pembayaran dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan capaian PAD Sleman. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Upaya digitalisasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.