Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan, Pakar Kritik Sejumlah Ketimpangan

Harianjogja.com, JOGJA—Masjid Jogokariyan, Jogja, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi bangsa. Ratusan orang menghadiri forum Mimbar Rakyat pada Selasa (10/11/2026) malam untuk mendengarkan pandangan sejumlah pakar mengenai ketimpangan ekonomi, penegakan hukum, kebijakan pemerintah, hingga persoalan pendidikan.

Antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya area masjid hingga meluber ke jalan di depannya. Forum diskusi tersebut berlangsung di tengah serangkaian aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah wilayah pada hari yang sama, termasuk demonstrasi di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Jogja.

Melalui Mimbar Rakyat, masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui diskusi. Sejumlah pakar dari bidang hukum tata negara, kebijakan publik, hubungan internasional, dan pendidikan bergantian menyampaikan pandangan mengenai persoalan yang dihadapi Indonesia.

Kritik Oligarki dan Penegakan Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Prof Uceng, menyoroti hubungan antara ketimpangan ekonomi, demokrasi, dan penegakan hukum.

Menurut dia, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang berpotensi mengganggu independensi hukum. Kelompok yang memiliki kekayaan luar biasa bahkan dinilai berpeluang membeli keadilan sekaligus memengaruhi kekuasaan negara.

"Kalau dilihat negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, itu hampir pasti juga mengalami kesulitan penegakan hukum dan penegakan demokrasi," ujar Uceng.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah melihat pertentangan antarkelompok penguasa sebagai konflik yang sepenuhnya berbeda kepentingan. Menurutnya, di balik perselisihan tersebut bisa terdapat kepentingan oligarki yang tetap sama.

Untuk menggambarkan kondisi politik Indonesia, Prof Uceng menggunakan perumpamaan pesawat. Dia menilai para pemegang kekuasaan justru sibuk bertikai, sementara persoalan masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian utama berisiko terabaikan.

"Yang terjadi, pilot sedang berantem dengan ko-pilot. Pada saat yang sama, pramugara dan pramugarinya sibuk untuk berpihak. Pesawat makin kolaps karena pertarungan itu," tuturnya.

Dia menegaskan perdebatan mengenai siapa yang seharusnya memimpin atau berada di lingkaran kekuasaan tidak boleh menggeser perhatian dari kepentingan masyarakat.

"Yang harus dipikirkan bukan nasibnya pilot atau nasib ko-pilot akan menjadi apa, tapi bagaimana nasib penumpangnya?" katanya.

Pertumbuhan Ekonomi 5% Dipertanyakan

Dari perspektif kebijakan publik, Media Wahyudi Askar menyoroti ketimpangan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Dia mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5% apabila manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Pemerintah akan selalu mengklaim bahwa pertumbuhan baik-baik saja. Tapi pertanyaannya untuk siapa pertumbuhan itu? Negara harus belajar statistik, bahwa statistik tidak hanya soal agregat tapi distribusi," ujarnya.

Menurut Media, keuntungan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati kelompok pemilik modal besar, termasuk pengusaha tambang dan perkebunan sawit. Sebaliknya, masyarakat kecil masih menghadapi persoalan biaya hidup, keterbatasan akses kepemilikan rumah, dan pendapatan.

Dia juga mengkritik kebijakan belanja pemerintah, khususnya besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

"MBG ratusan triliun dipakai sementara gaji guru, nakes luar biasa sangat berat, mereka menghadapi cobaan hidup yang luar biasa," katanya.

Pemerintah Diingatkan soal Kepentingan Nasional

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Shofwan Al Banna mengingatkan pemerintah agar tetap menempatkan kepentingan nasional dan rakyat sebagai prioritas di tengah perubahan geopolitik dunia.

Dia mencontohkan konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel telah memunculkan ketidakpastian keamanan maupun ekonomi. Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai perlu berhati-hati agar tidak terseret dalam kepentingan kekuatan besar.

Pendidikan Jangan Hanya Berorientasi Administrasi

Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga disampaikan Pakar Pendidikan Zulfa Sakhiyya. Dia mengajak masyarakat kembali melihat tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi dan program pemerintah.

Zulfa mempertanyakan arah kebijakan pendidikan Indonesia ketika besarnya anggaran program MBG beriringan dengan masih adanya guru honorer yang menerima upah hanya ratusan ribu rupiah setiap bulan.

"Kalau MBG setiap hari memakan dana Rp800 miliar hingga Rp1 triliun tiap hari, tapi ada guru honorer yang gajinya Rp200.000-Rp300.000 sebulan, makan apa anak dan keluarganya?" Tandasnya.

Selain persoalan upah, dia menyoroti beban administrasi yang semakin menyita waktu dan tenaga pendidik. Salah satu yang dicontohkan adalah kewajiban pendataan hingga dokumentasi pelaksanaan program MBG yang menambah pekerjaan guru di luar tugas utamanya.

Padahal, menurut Zulfa, guru semestinya memiliki ruang lebih besar untuk merancang pembelajaran dan membangun ketertarikan siswa terhadap ilmu pengetahuan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.