Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bahan pangan - ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pada Hari Pangan Sedunia ini, kita diingatkan akan pentingnya ketahanan pangan bagi kehidupan setiap individu, terlebih di tengah krisis iklim yang semakin nyata. Di DIY, dampak krisis iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil alam.
Kadiv Kampanye Walhi Jogja, Elki Setiyo H, menjelaskan perubahan cuaca yang ekstrem, seperti musim hujan yang tak menentu, kekeringan yang berkepanjangan, serta peningkatan suhu global, semakin mengancam keberlanjutan produksi pangan lokal.
Data dari Badan Ketahanan Pangan DIY menunjukkan bahwa beberapa kabupaten di DIY memiliki tingkat kerentanan pangan yang cukup tinggi. “Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo adalah dua daerah yang sering menghadapi tantangan dalam hal ketahanan pangan, utamanya akibat kekeringan berkepanjangan dan keterbatasan sumber daya air,” ujarnya, Rbau (16/10/2024).
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, luas panen tanaman pangan di DIY mengalami penurunan sebesar 5.230 hektar, yang berdampak pada produktivitas tanaman pangan turun sebesar 4,91% dibandingkan tahun 2022. Total luas potensi gagal panen mencapai 898,19 hektar, meningkat 48,49% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hal ini, menunjukkan dampak langsung yang dirasakan oleh petani penyedia pangan dalam berbagai aspek dan dimensi, termasuk aspek ekologi atau kesuburan lahan, ekonomi atau produksi, sosial-budaya atau kultur pertanian dan politik atau krisis multidimensional,” paparnya.
Situasi ini menjadi contoh nyata dari dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Gunungkidul, misalnya, tingkat kerawanan pangan masih tinggi, dengan hampir 30% wilayahnya tergolong rawan pangan. Sementara itu, Kulonprogo, yang dikenal dengan produksi pertanian lahan kering, sering kali kesulitan menjaga kestabilan hasil panen akibat perubahan iklim yang cukup drastis.
Di seluruh DIY, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi masalah. Sekitar 60% kebutuhan beras DIY masih dipenuhi dari luar daerah, ini menjadikan DIY sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan di tingkat nasional.
“Hal ini, diperparah oleh fakta bahwa lahan pertanian di DIY terus menyusut setiap tahunnya, akibat konversi lahan menjadi area perumahan dan komersial,” kata dia.
Krisis iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan pangan kita. Produksi pertanian di DIY, khususnya tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, dan sayuran, mengalami penurunan karena perubahan pola hujan dan meningkatnya bencana alam seperti banjir dan longsor.
Selain itu, nelayan di pesisir selatan juga menghadapi tantangan karena naiknya permukaan laut dan berkurangnya hasil tangkapan ikan akibat perubahan suhu air laut. Kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, pertambangan, dan ekspansi industri, semakin memperparah kerentanan sistem pangan.
“Hari Pangan Sedunia ini menjadi momen penting untuk kita di DIY bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan nelayan, serta mendesak langkah-langkah konkret dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,”
Walhi Jogja saat ini melihat DIY membutuhkan transformasi sistem pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berdaulat. “Hanya dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa setiap orang di Jogja dan Indonesia dapat menikmati hak atas pangan yang sehat, cukup, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.