Pemerintah Siapkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi dengan Automasi Berbasis Aplikasi

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah sedang menyiapkan sistem layanan akreditasi perguruan tinggi secara automasi dengan berbasis aplikasi. Sistem ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengecek secara langsung kondisi mutu setiap perguruan tinggi.

Wacana terkait automasi akreditasi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungan LLDIKTI Wilayah V yang berlangsung di Sahid Raya Yogyakarta Hotel & Convention, Kamis (10/10/2024) mengangkat isu utama terkait peningkatan mutu dan relevansi PTS melalui strategi leapfrogging. 

"Selain dari PTS di Jogja, beberapa kepala LLDikti wilayah lain juga hadir. Kebetulan kami memaparkan terkait strategi leapfrogging ini, apakah nanti bisa diadopsi atau tidak tergantung wilayah masing-masing. Yang jelas akreditasi itu paling utama dan terbaru ke depan akan ada automasi pelaksanaan akreditasi," kata Kepala LLDIKTI Wilayah V, Profesro Setyabudi Indartono.

Sebagaimana diketahui Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 mengatur syarat minimum terakreditasi bagi PTS di Indonesia. Ia menutuskan ke depan sistem akreditasi akan lebih bersifat otomtis melalui aplikasi PEMUTU. Di mana perguruan tinggi dapat secara transparan memantau perkembangan akreditasi mereka.

"Saat ini secara umum data sedang dipersiapkan. Aplikasi ini terbuka untuk umum melalui laman https://pemutu.kemdikbud.go.id. Tentu setiap orang bisa melihat kondisi program studi, apakah masih merah atau sudah hijau. Tidak perlu menanyakan lagi ke LLDikti,” ujarnya.

Adapun proses otomasi melalui aplikasi PEMUTU masih dalam tahap pembaruan. Aplikasi ini akan menjadi semacam kontrol bagi masyarakat dan perguruan tinggi agar bisa menindaklanjuti status akreditasi mereka sekaligus memastikan kondisi kampus mereka.

Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Profesor Ari Purbayanto mengatakan selama ini BAN-PT sebenarnya sudah menjalankan sistem automasi akreditasi. Meski demikian, pada data tertentu hanya biasa diakses oleh setiap perguruan tinggi. Adapun terkait aplikasi Pemutu tersebut memang saat ini masih didiskusikan utamanya terkait proses update data serta data mana saja yang bisa diakses publik.

"Memang bagus sekali karena ada transparasi, masyarakat bisa melihat status setiap perguruan tinggi. Tetapi mungkin masih perlu didiskusikan lagi data-data apa yang tidak bisa diakses, karena ini menyangkut dapur perguruan tinggi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.