Bawaslu Bantul Hentikan Penanganan Kasus Truk Distribusi Bantuan Pangan Bergambar Paslon Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL—Bawaslu Bantul akhirnya menghentikan penanganan kasus armada bantuan beras bulog yang terpasang gambar salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024. Pasalnya, ada unsur yang belum terpenuhi, sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dilanjutkan sebagai sebagai temuan maupun dugaan pelanggaran dalam pemilihan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M. Rifqi Nugroho menjelaskan setelah menerima informasi berkaitan dengan armada distribusi beras selanjutnyadilakukan penelusuran terhadap informasi awal peristiwa tersebut.

"Penelusuran ini merujuk pada ketentuan di Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentangperubahan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentangpenanganan pelanggaran pemilihan," katanya dalam rilisnya, Kamis (17/10/2024).

BACA JUGA : Kasus Truk Beras Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Reaksi Tim Joko-Rony

Penelusuran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Bantul dengan cara menemuk pihak-pihak terkait antara lain Korwil BulogWilayah Bantul, rekanan penyedia jasa transportasiberas bulog, serta Dinas Pertanian dan KetahananPangan Bantul.

Berdasarkan penelusuran didapatkan keterangan bahwa kegiatan penyaluran beras bantuan merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bulog dan tidaksecara langsung melibatkan pemerintah daerah.

"Mendasarkan dari semua hasil penelusuran yang dilakukan serta hasil kajian, selanjutnya Bawaslu Bantul menyatakan bahwa ada unsur yang belum terpenuhi sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dilanjutkansebagai sebagai temuan maupun dugaan pelanggarandalam pemilihan," katanya.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menambahkan meski tidak dilanjutkan menjadi temuan pelanggaran, Bawaslu Bantul telah melakukan langkah-langkah proaktif terkait peristiwa distribusi beras bulog. Antara lain menyampaikan imbauan secara tertulis kepada penanggungjawab Bulog Bantul serta penanggungjawab gudang agar memastikan kegiatan distribusi beras bulog tidakdisalahgunakan untuk kampanye.

"Selain itu Bulog dalam melaksanakan programnya untuk tidak menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon," ujarnya.

Bawaslu Bantul juga meminta segenap pegawai Bulog untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan kampanye PemilihanBupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2024. Pengawasan melekat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan distribusi beras bulogyang berlangsung pada tahapan pemilihan tidakdisalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

"Pengawasan dilakukan sejak mulai Gudang Bulogsampai dengan titik lokasi pengiriman di masing-masing kalurahan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan," katanya.

Didik juga memberikan apresiasi kepada Pemda Bantul yang secara cepat telah melayangkan surat kepada penanggungjawab Gudang Bulog di Bantul melalui surat Sekda Bantul tertanggal 10 Oktober 2024. Khususnya meminta agar proses distribusi bantuan pangan tetap menjaga netralitas, bebas terkait dengan politik praktis yang dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon.

BACA JUGA : Kasus Truk Bergambar Paslon Belum Juga Jelas, Ini Alasan Bawaslu Bantul

Selain itu berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, selanjutnya juga meminta agar kejadian distribusi dengan menggunakan simbol, ajakan, gambar, foto salah satu pasangan calon tidak terjadi lagi.

"Bawaslu Bantul juga memberikan apresiasikepada Perum Bulog Kanwil Yogyakarta yang telah memberikan tindakan tegas dan teguran kepada pihak-pihak yang memasang atribut atau foto salah satupaslon pada saat penyaluran bahan bantuan pangan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.