Gelar Seminar dan Pengukuhan Pengurus Kapsipi dan Adipsi Soroti Transformasi Pemerintahan

BANTUL—Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (Kapsipi) dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintah Seluruh Indonesia (Adipsi) masa kerja 2024-2027 menggelar seminar nasional dengan tema Tantangan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Dampaknya Pada Sektor Ekonomi dan Sosial di Ruang Sidang AR Fachruddin A Lantai V Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (18/10/2024).

Seminar tersebut adalah rangkaian dari kegiatan pengukuhan serta rapat kerja pengurus dan gugus tugas Kapsipi 2024-2027 dan workshop perencanaan strategis yang digelar pada Kamis (17/10/2024).

Pada seminar tersebut, Guru Besar Sosiologi UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag menilai adanya paradoks moral–etik penyelenggara institusi negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang perlu disoroti. Paradoks itu jelas terasa yang dibuktikan dengan angka kemiskinan yang semakin meningkat bahkan untuk mengenyam pendidikan tinggi juga sulit dijalani oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, munculnya fenomena politisi “rabun ayam” dan pendendam pada lawan politiknya. Ketiga, adanya fenomena jual beli gelar akademik hingga jabatan fungsional.  “Bahkan sekarang banyak ditemui munculnya makelar politik yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadinya. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang besar dan dapat mempengaruhi stabilitas negara kita,” tegas Zuly, Jumat (18/10/2024).

Sementara Ketua umum Adipsi  Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si menyatakan, adanya polaritas telah menyebabkan pemerintah melupakan esensi tata kelola pemerintahan, sehingga  hanya fokus kepada kekuasaan semata. Salah satu dampak nyatanya, ditunjukkan dengan adanya tingkat kasus korupsi di Indonesia yang belum menyurut. Di mana, korupsi di Indonesia bukan hanya tentang uang, tetapi juga dengan wewenang.

“Legitimasi dalam penata kelolaan pemerintah di Indonesia bisa dikatakan tidak jelas sehingga mengaburkan banyak aspek yang seharusnya bisa menjadi ruang dalam pengendalian korupsi. Korupsi bukan hanya lahir dari penyalahgunaan uang, tetapi yang paling parah adalah penyalahgunaan wewenang,” tandas Nur.

Nur merasa para penyelenggara negara sudah kehilangan empati dan kesadaran untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang baru-baru ini marak terjadi. Selain itu, permasalahan tata kelola pemerintahan di Indonesia juga selalu bermasalah dengan hubungan dan komunikasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal tersebut nantinya juga akan menjadi permasalahan utama bagi Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden terpilih.

“Otonomi daerah nampaknya sekarang sudah mulai ‘dibajak’, karena semua hal yang ada di daerah ditentukan oleh pusat bukan dengan daerahnya sendiri. Ini menjadi satu masalah yang membawa kesenjangan secara tidak langsung,” imbuhnya.

“Dan, ketika setiap daerah di Indonesia tidak bertumbuh secara bersama-sama, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan yang saat ini masih terus diproduksi oleh bangsa kita,” ucapnya.

Ia pun berharap Indonesia bisa segera berbenah untuk menyambut dan mewujudkan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dengan kontekstualisasi global yang ada saat ini. “Untuk itu, pemerintah harus memberikan solusi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Memberikan solusi dengan tetap memperhatikan aspek bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Rekomendasi ke Pemerintahan Ke Depan

Sementara di akhir seminar, Kapsipi akhirnya merumuskan sejumlah rekomendasi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Dewan Pakar Kapsipi Aos Kuswandi mengatakan, sebagai asosiasi ilmu pemeritahan sangat wajar jika pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintahan ke depan. Harapannya pemerintahan Prabowo-Gibran lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

“Yang jadi bidikan kami, dan saya sebagai anggota dewan pakar Kapsipi adalah bagaimana transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan jadi lebih baik. Utamanya fokus pada tata kelola pemerintahan. Baik dalam kelembagaan, bagaimana kelembagaan yang gemuk ini bisa menjawab berbagai persoalan yang ada,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, pemerintahan Prabowo-Gibran harus lebih komitmen kepada masyrakat. Utamanya dalam hal pemberantasan korupsi. Dan, diharapakan pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengawal di kementerian maupun kelembagaan tercipta nol korupsi. “Fokusnya pemerintah lebih baik dan masyarakat cepat sejahtera,” papar Aos.

Wakil Ketua I Kapsipi Dewi Kurniasih menambahkan, Kapsipi adalah lembaga yang menaungi ilmu pemerintahan dan outputnya adalah sarjana ilmu pemerintahan. Selama ini keberperanan dari sarjana ilmu pemerintahan masih kurang. Sehingga ke depan formasi dari sarjana ilmu pemerintahan harus jadi prioritas.

“Ada enam kementerian yang sejatinya bisa mengoptimalkan peran dari sarjana ilmu pemerintahan. Padahal banyak ilmu yang bisa dipetik dari sarjana ilmu pemerintahan maupun dosennya. Karena mereka punya kompetensi dan kepakaran masing-masing,” ungkapnya,

Dewi memisalkan di Kementerian Desa. Di mana di Indonesia ada banyak desa dan butuh banyak pendamping. “Alangkah lebih baiknya pendampingnya ini adalah sarjana ilmu pemerintahan. Karena memiliki kompetensi untuk meningkatkan pemerintahan desa,” ucapnya.

Selain itu, di Kementerian Dalam Negeri, Dewi menilai di kementerian itu ada struktur dari pusat sampai desa. “Ini peluang sarjana ilmu pemerintahan, magister maupun doktor ilmu pemerintahan membantu negara untuk kemabngkan praktik pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan bidang keilmuan yang digeluti,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.