Dorong Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Geopark, Biro PIWP2 DIY Gelar Talkshow

BANTUL—Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Sekretariat Daerah (Setda) DIY menyelenggarakan gelar wicara bertajuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Kawasan Geopark Jogja di Jogja TV, Senin (28/10/2024).

Talkshow tersebut digelar untuk mendorong agar Kawasan Geopark di DIY mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

General Manager Badan Pengelola Geopark Jogja, Dihin Nabrijanto menyampaikan keberadaan Geopark di DIY harus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

"Kami perlu mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan aset yang ada [Geopark] sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi [pemanfaatannya] sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya," katanya saat talkshow, Senin (28/10/2024).

Dia menuturkan hingga saat ini telah ada 15 lokasi geopark yang tersebar di berbagai wilayah di DIY. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya yaitu Menoreh dan Sumbu Filosofi telah mendapat pengakuan dari UNESCO.

Kemudian, saat ini Geopark Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis juga telah diajukan untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Dihin menilai jumlah geopark di DIY dapat berkembang ketika ada penemuan geopark baru.

Dihin menilai keberadaan geopark di wilayah DIY tersebut merupakan sebuah keistimewaan yang perlu dijaga keberlanjutannya. Dalam mengembangkan geopark tersebut, menurutnya, perlu ada keserasian antara unsur geologi, budaya dan keanekaragaman hayati.

Dalam menjaga keberlanjutan geopark, pemerintah dan berbagai stakeholder perlu bersinergi untuk melakukan konservasi, edukasi sekaligus pemberdayaan masyarakat setempat. "Geopark itu merupakan aset yang harus dikelola [sebagai sarana] untuk edukasi dan konservasi," katanya.

Raperda Geopark

Sementara Anggota DPRD DIY, Amir Syarifudin menuturkan untuk menjaga keberlanjutan geopark, DPRD DIY bersama dengan Pemda DIY akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pengelolaan geopark. Aturan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam mengelola geopark di DIY. 

Dalam raperda tersebut, kesejahteraan masyarakat juga akan jadi fokus pembahasan. 

Menurutnya keberadaan geopark tersebut menjadi keistimewaan di DIY. Melalui regulasi yang akan dirancang, pihaknya berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan geopark tersebut dapat berkesinambungan.

"Kami berupaya mentransfer kesadaran masyarakat untuk turut menjaga geopark yang ada," katanya.

Sementara Kepala Pusat Studi Geoheritage dan Geopark UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi menuturkan pemerintah dan masyarakat perlu memahami potensi bencana alam yang dapat timbul dengan keberadaan geopark di DIY.

Dia menuturkan, misalnya keberadaan Gunung Merapi yang merupakan gunung api aktif yang berpotensi erupsi dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui potensi kebencanaan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap potensi tersebut. 

"Masyarakat harus sadar bahwa gempa, erupsi, dan lainnya merupakan cara bumi menyeimbangkan diri," ujarnya. 

Pemerintah dan masyarakat pun dituntut untuk memanfaatkan alam dengan bertanggungjawab melalui konsep hamemahyu hayuning bawana. "Itu [hamemayu hayuning bawana] merupakan konsep memuliakan bumi untuk mensejahterakan masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.