Kesiapan Pilkada Sleman, KPU: Sudah 100 Persen

Harianjogja.com, SLEMAN– Sehari menjelang Pilkada Sleman, persiapan terus dilakukan termasuk di TPS rawan bencana maupun rawan konflik sosial di Kabupaten Sleman. 

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi mengungkapkan secara keseluruhan kesiapan KPU telah mencapai 100% jelang Pilkada. "Sudah siap 100 persen," kata Baehaqi pada Selasa (26/11/2024).

KPU telah memetakan TPS di daerah rawan bencana di Kapanewon Cangkringan. Selain itu sebagai upaya mitigasi, tempat relokasi disiapkan juga telah disiapkan. "Terkait rawan bencana, KPU sudah memetakan terkait bencana alam merapi di daerah Kapanewon Cangkringan," imbuhnya. 

BACA JUGA: Besok Pilkada, Begini Program Unggulan yang Dimiliki Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman

"Mitigasi terkait dengan rawan bencana Merapi dipindah ke tempat relokasi yang sudah diantisipasi oleh KPU Kabupaten Sleman bersama jajaran adhoc PPK PPS di wilayah Kapanewon Cangkringan," tegasnya. 

Di sisi lain pada TPS yang jaringan internetnya kurang stabil, KPU telah bekerja sama dengan Diskominfo telah berkoordinasi. Hingga saat ini jaringan internet di TPS dalam keadaan aman. 

"Untuk kendala jaringan internet, KPU Kabupaten Sleman sudah lama, sejak Pemilu 2024 kemarin selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Sleman. Sampai saat ini terkait jaringan aman," ujarnya.

Sementara itu untuk TPS dalam kategori rawan konflik sosial, KPU lanjut Baehaqi telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanannya. 

"Untuk rawan konflik sosial, KPU Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan jajaran TNI-Polri sehingga terkait TPS rawan konflik sosial sudah diantisipasi oleh TNI-Polri terkait pola pengamanannya," tegasnya. 

Sebelumnya Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Yuswanto Ardi menuturkan Polresta Sleman telah membedakan pola pengamanan di TPS rawan dengan TPS kurang rawan. Pola pengamanan lebih terfokus akan diberikan pada TPS yang dianggap rawan konflik sosial. 

"Pola pengamanan yang kita jalankan dalam mengamankan TPS rawan tentunya lebih rigid ya. Jadi kita akan tugaskan dua orang petugas untuk dua TPS," jelasnya. 

Apabila pada pola pengamanan biasa terdiri dari dua personel Polri mengamankan 4-10 TPS, personel Polri yang ditempatkan pada TPS rawan konflik sosial akan bertugas mengamankan dua TPS. Jadi harapan Ardi betul-betul fokus dalam pengamanan.

"Biasanya kalau yang kurang rawan kita berdayakan dua orang petugas untuk empat sampai dengan 10 TPS. Jadi dua orang itu mengampu empat sampai dengan 10 [TPS]. Tapi kalau yang rawan satu-satu. Dua untuk dua, begitu," lanjutnya. 

Ardi menambahkan bila jumlah personel yang diturunkan untuk Pilkada Sleman saat ini berjumlah 1410 yang terdiri dari personel Polri dan TNI serta Linmas.

Menurut penjelasan Ardi, TPS yang masuk kategori rawan konflik sosial berada di Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngemplak. Secara umum ada 16 TPS rawan di Kabupaten Sleman. Dari jumlah tersebut 10 TPS rawan konflik sosial dan enam TPS rawan bencana. 

"Untuk rawan konflik sosial itu parameternya atau ukurannya adalah pengalaman atau catatan pada periode Pemilu maupun Pilpres yang lalu. Jadi di situ ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), penghitungan suara ulang. Kemudian juga pernah ada hal-hal yang sifatnya pidana," tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.