11 Polisi Diperiksa Propam Polda DIY Buntut Kekerasan di Aksi Demo 10 November

Harianjogja.com, SLEMAN— Sebanyak 11 personel kepolisian telah dimintai keterangan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam pengamanan aksi unjuk rasa 10 November 2026. Jumlah anggota yang diperiksa masih berpotensi bertambah seiring pendalaman bukti dan rekaman video yang beredar di masyarakat.

Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat serta dugaan pelanggaran yang terekam dalam video di media sosial.

"Tentunya kita kan berdasarkan tadi dari laporan masyarakat maupun dari video-video yang beredar di media sosial, kami sedang mendalami ini terkait dengan dugaan pelanggaran, pelanggaran disiplin atau kode etik," kata Satya di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).

Ia memastikan proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim Propam juga terus mengumpulkan fakta dan bukti untuk memastikan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengamanan aksi tersebut.

"Sampai saat ini kita tetap berproses, tim kami juga masih di lapangan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang seakurat mungkin," imbuhnya.

Satya menyebut 11 personel telah dimintai keterangan. Namun, jumlah tersebut belum bersifat final karena penyelidikan masih berjalan.

"Jadi sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel dan tentunya nih sampai saat ini pun kita masih berproses terus, ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," ungkapnya.

Propam Periksa Rekaman CCTV dan Video Medsos

Selain meminta keterangan anggota, Bidpropam Polda DIY juga menganalisis sejumlah rekaman yang berkaitan dengan pengamanan aksi 10 November. Materi yang ditelaah tidak hanya berasal dari video yang beredar di media sosial, tetapi juga rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi unjuk rasa.

"Termasuk juga analisa-analisa video yang kami akan lakukan analisa juga akan bertambah, baik yang berdasarkan CCTV yang di sekitar lokasi, maupun yang didapat dari media sosial yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Terkait bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan 11 personel tersebut, Satya mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman. Penentuan apakah tindakan anggota masuk kategori pelanggaran disiplin atau kode etik akan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.

"Ini masih kita dalami. Kita masih melakukan pendalaman, tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami, kita naikkan nanti ke melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," tegasnya.

Satya menambahkan Bidpropam juga merespons rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat menyampaikan informasi apabila mengetahui dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian agar dapat ditelusuri.

Kompolnas Minta Pemeriksaan Berjalan Transparan

Anggota Kompolnas, Choirul Anam, mengatakan salah satu perhatian lembaganya saat datang ke Polda DIY adalah memastikan Bidpropam merespons keluhan dan masukan masyarakat, termasuk rekaman video yang beredar.

Menurut dia, proses penelusuran telah memasuki tahap pencocokan identitas orang yang terekam dalam video untuk memastikan apakah mereka merupakan anggota kepolisian atau bukan.

"Tidak hanya sedang mengumpulkan semua informasi yang ada di publik, tapi tahapannya sudah masuk pada ruang yang lebih dalam, mencocokkan antara betul enggak ini anggota ataukah tidak," ujarnya.

Choirul menjelaskan pencocokan tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri lokasi dalam rekaman dan personel yang bertugas di wilayah tersebut saat pengamanan aksi.

"Video itu ditelusuri dengan cara salah satunya ini video di mana dan siapa yang bertugas di wilayah itu. Jadi itu akan ketemu nanti dan semoga prosesnya bisa lebih cepat, harapan kami dan bisa transparan," tuturnya.

Ia menegaskan anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi tegas.

"Ada indikasi memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.