Kadin DIY Soroti Bentrokan Demo 10 November, Minta Dugaan Kekerasan Diusut

Harianjogja.com, JOGJA— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY meminta dugaan pelanggaran hukum dalam aksi unjuk rasa di Jogja pada 10 November 2026 diusut secara objektif dan transparan. Sikap tersebut menjadi salah satu dari tujuh poin pernyataan resmi Kadin DIY dalam merespons aksi demonstrasi dan rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang I Kadin DIY, Robby Kusumaharta, mengatakan pernyataan sikap itu disampaikan sebagai bentuk respons terhadap dinamika unjuk rasa yang berlangsung hingga terjadi eskalasi konflik.

Dalam pernyataannya, Kadin DIY menegaskan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di Jogja.

Berikut tujuh poin pernyataan sikap Kadin DIY.

Tujuh Poin Sikap Kadin DIY

1. Menghormati kebebasan menyampaikan pendapat

Kadin DIY menghormati dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Hak tersebut dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Robby, aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Penyampaian pendapat juga menjadi bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Mengapresiasi aksi damai dan sikap Gubernur DIY

Kadin DIY memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Apresiasi juga diberikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan menemui serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

"Dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan merupakan modal penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan demokrasi di Yogyakarta," ujarnya, Kamis (12/11/2026).

3. Menolak kekerasan dan perusakan fasilitas umum

Kadin DIY menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, anarkisme, perusakan fasilitas umum, pembakaran, serta tindakan lain yang membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Menurut organisasi tersebut, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat tidak semestinya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

4. Meminta dugaan pelanggaran hukum diusut transparan

Kadin DIY menyayangkan eskalasi konflik dan bentrokan yang berkembang pada malam hari hingga dini hari.

Robby mengatakan setiap dugaan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat maupun aparat keamanan, perlu ditangani secara objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan hukum.

Ia juga mengingatkan penggunaan kewenangan dan kekuatan oleh aparat harus mengutamakan prinsip proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta keselamatan masyarakat.

"Setiap dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran prosedur perlu diusut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

5. Menjaga Jogja sebagai ruang demokrasi

Kadin DIY mengingatkan bahwa Jogja memiliki karakter dan tradisi sebagai kota pendidikan, kebudayaan, pariwisata, sekaligus ruang berkembangnya pemikiran kritis dan gerakan masyarakat sipil.

Karena itu, Robby mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Jogja agar tetap menjadi ruang demokrasi yang terbuka, aman, damai, dan berkeadaban.

"Perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum, bukan melalui kekerasan," paparnya.

6. Mengingatkan dampak konflik terhadap ekonomi dan investasi

Kadin DIY menilai stabilitas sosial, keamanan, dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta investasi.

Menurut Robby, konflik dan kekerasan yang berlangsung berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat perekonomian DIY ditopang oleh berbagai sektor strategis, antara lain pendidikan, pariwisata, industri manufaktur, industri kreatif, UMKM, perdagangan, dan jasa yang melibatkan serta menghidupi masyarakat luas," ungkapnya.

7. Mengajak seluruh elemen mengedepankan dialog

Poin terakhir berisi ajakan kepada pemerintah, DPRD, aparat keamanan, mahasiswa, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan komunikasi, dialog, introspeksi, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 2 Kadin DIY, Gunarta Adibrata, mengatakan kritik dan aspirasi masyarakat seharusnya menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, seluruh pihak juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, persatuan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

"Kadin DIY percaya bahwa demokrasi yang sehat dan perekonomian yang kuat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.