DIY Kekurangan 1.653 Guru, Perekrutan Baru Belum Memungkinkan

Harianjogja.com, JOGJA—Kekurangan 1.653 guru di sekolah negeri masih menjadi persoalan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski anggaran pendidikan dalam RAPBD DIY 2027 mencapai 40,14% dari total belanja daerah, keterbatasan kemampuan keuangan membuat pemerintah daerah belum bisa membuka perekrutan guru baru pada tahun depan.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, mengatakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik adalah mendatangkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme mutasi dari daerah lain.

Menurutnya, opsi tersebut paling memungkinkan ditempuh di tengah kondisi fiskal daerah yang belum cukup kuat untuk menanggung tambahan belanja pegawai.

"Yang paling mungkin buka jalur mutasi dari luar daerah. Jogja daerah idaman mutasi ASN termasuk guru," kata Syafi’i, Kamis (12/11/2026).

Kekurangan Guru Terkendala Kemampuan Anggaran

Syafi’i menjelaskan penambahan tenaga pendidik melalui perekrutan baru akan berpengaruh terhadap belanja pegawai. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus menanggung tambahan pengeluaran rutin untuk membiayai pegawai tersebut.

Sementara itu, kondisi keuangan DIY saat ini dinilai masih cukup berat untuk menambah beban belanja rutin. Karena itu, pemenuhan kebutuhan guru melalui pembukaan formasi baru belum memungkinkan direalisasikan pada 2027.

Selain persoalan anggaran, pemerintah daerah juga tidak sepenuhnya memiliki kewenangan menentukan pembukaan formasi ASN. Ketersediaan lowongan masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

"Formasi lowongan tergantung dari pusat. Mungkin saja akan ada bukaan lowongan, tetapi sekali lagi tergantung lowongan formasi dari pusat," ujarnya.

Anggaran Pendidikan DIY 2027 Capai 40,14%

Dalam RAPBD DIY 2027, alokasi belanja pendidikan direncanakan mencapai 40,14% dari total belanja daerah sebesar Rp4,94 triliun.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari operasional sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga program bantuan untuk siswa.

Besarnya alokasi pendidikan tersebut belum serta-merta menyelesaikan persoalan kekurangan guru. Sebab, pemenuhan tenaga pendidik juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menanggung belanja pegawai.

Syafi’i menilai persoalan kekurangan guru perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran pendidikan 2027 agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri tidak terabaikan.

Program Pendidikan DIY 2027 Tak Hanya soal Guru

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menyampaikan sejumlah program pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada 2027.

Beberapa di antaranya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah daerah juga mengarahkan kebijakan pada peningkatan sarana pendidikan dan kompetensi guru. Selain itu, penyesuaian pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri turut menjadi perhatian.

Di sisi lain, Komisi D DPRD DIY masih menyoroti keberlanjutan program beasiswa dalam RAPBD 2027. Syafi’i menyebut kemungkinan penambahan alokasi beasiswa masih terbuka, tetapi belum bisa dipastikan karena pembahasannya masih berlangsung.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.