DPRD DIY Soroti Aset Daerah dan Subsidi Trans Jogja di APBD 2027

Harianjogja.com, JOGJA— Optimalisasi aset milik pemerintah daerah menjadi salah satu strategi yang didorong DPRD DIY untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DIY 2027, DPRD merekomendasikan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus yang bertugas mengelola aset Pemda DIY.

Usulan tersebut muncul di tengah perhatian terhadap keterbatasan kemampuan fiskal daerah. DPRD menilai pemerintah perlu mencari sumber pendapatan tambahan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki secara lebih produktif, bukan hanya mengandalkan penerimaan yang selama ini sudah ada.

Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mengatakan Pemda DIY perlu menyiapkan strategi optimalisasi aset sebagai bagian dari upaya memperkuat PAD. Salah satu langkah yang direkomendasikan Badan Anggaran DPRD DIY adalah membentuk perusahaan daerah dengan tugas khusus mengelola aset.

"Badan Anggaran merekomendasikan perlunya dibentuk badan usaha milik daerah khusus untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset Pemda DIY," kata Umar, Senin (2/11/2026).

Kemampuan Fiskal Jadi Perhatian dalam APBD 2027
Selain mendorong peningkatan pendapatan, DPRD DIY juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhitungkan kemampuan fiskal dalam beberapa tahun mendatang. Pemilihan metode penyediaan sarana dan prasarana dinilai perlu dilakukan secara cermat agar pelaksanaan program tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap anggaran.

Umaruddin menegaskan efisiensi tidak semata-mata diukur dari besarnya biaya pembangunan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan manfaat sarana dan prasarana yang dihasilkan sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif.

"Berkaitan dengan potensi kondisi fiskal daerah sampai dengan beberapa tahun ke depan, Pemda DIY agar menerapkan pemilihan metode penyediaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun sisi kemanfaatan untuk melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD," ujarnya.

Untuk mendukung pengelolaan anggaran, DPRD meminta Pemda DIY menyusun rencana aksi daerah yang memuat pemetaan persebaran anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi program yang dapat dibiayai melalui APBD maupun APBN. Langkah ini terutama berkaitan dengan pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Subsidi Trans Jogja Diminta Ditingkatkan
Perhatian DPRD DIY terhadap rancangan anggaran 2027 juga mencakup sektor transportasi. Badan Anggaran DPRD DIY mendorong peningkatan subsidi Trans Jogja sesuai dengan besaran yang telah diusulkan.

Tambahan subsidi tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi publik. Selain itu, dukungan anggaran diharapkan dapat mengurangi risiko pengurangan jumlah karyawan.

DPRD Beri Catatan Teknis untuk KUA-PPAS 2027
Dalam pembahasan KUA-PPAS APBD DIY 2027, DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi teknis terhadap rancangan anggaran. Catatan tersebut mencakup penataan indikator kinerja program dan kegiatan, perbaikan nomenklatur sasaran serta lokasi, hingga penyesuaian penandaan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Umaruddin mengatakan secara keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan KUA-PPAS 2027 dapat disepakati dengan sejumlah catatan perbaikan.

Rekomendasi yang disampaikan masing-masing komisi dan Badan Anggaran DPRD DIY selanjutnya diminta menjadi perhatian pemerintah daerah. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DIY 2027.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.