Kunjungan Wisatawan Turun, Target PAD Bantul Sulit Tercapai

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul pesimistis target pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp29 miliar pada 2026 dapat tercapai. Hingga Oktober, penerimaan dari sektor tersebut baru mencapai Rp15,8 miliar, sedangkan waktu yang tersisa untuk mengejar target hanya sekitar dua bulan.

Kepala Dispar Bantul, Saryadi, mengakui masih sulit mengejar kekurangan penerimaan sebesar Rp13,2 miliar hingga akhir tahun. Apalagi, momentum liburan wisatawan yang tersisa hanya periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain itu, tidak ada lagi agenda atau event di kawasan pantai selatan yang selama ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan hingga akhir tahun nanti. Kondisi tersebut membuat peluang peningkatan penerimaan retribusi wisata dinilai semakin terbatas.

Menurut Saryadi, salah satu faktor yang menyebabkan target PAD wisata belum tercapai adalah penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Dia menilai kinerja petugas pemungut retribusi di lapangan sudah maksimal, meskipun sektor pariwisata menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir.

"Memang kalau dilihat kondisi sarana dan prasarana petugas di lapangan sejak TPR dipindah itu belum memadai, tapi saya kira mereka sudah menjaring optimal 100% jika dibandingkan dengan lokasi sebelumnya," kata Saryadi, Senin (2/11/2026).

Saryadi menerangkan penurunan kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap penerimaan retribusi. Padahal, Dispar Bantul mengklaim telah berupaya mengoptimalkan potensi wisata dengan menggelar sejumlah agenda atraksi di kawasan pantai selatan.

Dia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada kinerja petugas dalam memungut retribusi, melainkan jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata.

"Memang kunjungannya yang turun. Jadi bukan masalah pemungutannya yang tidak optimal. Setiap bulan selalu kami evaluasi sejak pemungutan retribusi ditugaskan ke Kalurahan Parangtritis dan ya memang tidak tercapai," ungkapnya.

Penerimaan Retribusi Pantai Parangtritis Rp6,2 Miliar
Koordinator TPR Pantai Parangtritis, Tugimin, mengatakan selama empat bulan pengelolaan pemungutan retribusi wisata pantai oleh pihaknya, penerimaan PAD tercatat sebesar Rp6,2 miliar.

Rinciannya, penerimaan pada Juli mencapai Rp2,4 miliar. Kemudian, pada Agustus tercatat Rp1,3 miliar, September sebesar Rp1,2 miliar, dan Oktober mencapai Rp1,3 miliar.

Jika digabungkan dengan penerimaan PAD saat pemungutan masih dikelola Dispar Bantul sejak Januari hingga Juli yang mencapai Rp9,6 miliar, total penerimaan sektor wisata sampai Oktober menjadi Rp15,8 miliar.

Pihak pengelola di Kalurahan Parangtritis kini berupaya meningkatkan penerimaan retribusi. Mereka berharap PAD sektor pariwisata Bantul setidaknya dapat menembus lebih dari Rp20 miliar hingga akhir tahun.

Kalurahan Parangtritis Usulkan Penambahan Atraksi Wisata
Di sisi lain, Jagabaya Kalurahan Parangtritis, Karjana, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menambah atraksi wisata di kawasan pantai hingga akhir tahun. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mendorong kunjungan wisatawan, terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru.

Penambahan atraksi dapat dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas. Dengan adanya kegiatan tambahan, kawasan pantai selatan diharapkan kembali menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Selain mendorong kunjungan, pemerintah kalurahan juga berupaya memperkuat pengawasan pemungutan retribusi. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan alat zeepos untuk pembayaran nontunai guna mencegah indikasi kebocoran penerimaan.

"Kami juga akan maksimalkan penggunaan alat zeepos yang untuk pembayaran non tunai guna mencegah indikasi kebocoran retribusi," jelasnya.

Pemerintah Kalurahan Parangtritis juga berencana memperketat penjagaan di titik pemungutan pada pintu masuk kawasan wisata. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan pengunjung yang lolos tanpa membayar retribusi.

Karjana turut meminta evaluasi terhadap pengunjung yang menggunakan alasan hendak berkunjung ke Obelix, tetapi ternyata juga masuk ke kawasan pantai. Menurutnya, alasan tersebut terkadang dimanfaatkan oleh pengunjung yang tidak membayar retribusi pantai.

"Kami juga minta agar ada upaya evaluasi ulang terhadap pengunjung yang beralasan ke Obelix, kadang ada juga yang nakal. Alasan ke sana tapi malah ke pantai," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.