Pembangunan Fisik Bantul Baru 69,40%, DPRD Minta Pelaksanaan Proyek Digenjot

Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Bantul meminta pemerintah kabupaten setempat mempercepat pelaksanaan pembangunan fisik menjelang akhir tahun anggaran 2026. Desakan tersebut muncul setelah realisasi pembangunan fisik di Bantul baru mencapai 69,40% hingga Triwulan III 2026.

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Sapta Sarosa, mengaku pesimistis target pembangunan yang telah dicanangkan Pemkab Bantul dapat tercapai sesuai rencana. Pasalnya, masih banyak pekerjaan infrastruktur yang belum selesai, sedangkan waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas.

"Kami masih sangat meragukan keberhasilan proyek strategis yang 10 itu, terutama di infrastruktur, khususnya janji perbaikan jalan. Ini masih banyak yang belum," ujarnya, Senin (2/11/2026).

Pada 2026, Pemkab Bantul menetapkan 10 proyek strategis. Sejumlah proyek di antaranya berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur, termasuk Taman Budaya Bantul, Jembatan Sumberan, serta beberapa ruas jalan.

Proyek strategis tersebut meliputi Jalan Siluk-Srunggo, Jalan Banyakan Dua-Kedung Walikukun, Jalan Nogosari-Klampok, Jalan Jetis-Karangsemut, dan Jalan Kedungbuweng-Giriloyo. Selain itu, terdapat pembangunan TPST Argodadi.

Sapta memahami keterbatasan anggaran daerah dan berkurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemkab Bantul dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Namun, menurut dia, kondisi fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelaksanaan proyek strategis berjalan tanpa percepatan.

DPRD Soroti Janji Perbaikan Jalan 600 Kilometer

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian Sapta adalah janji Bupati Bantul Abdul Halim Muslih untuk memperbaiki jalan sepanjang 600 kilometer. Menurut dia, target tersebut bukan pekerjaan ringan, terlebih capaian pembangunan fisik hingga Triwulan III 2026 masih belum sesuai dengan harapan.

Waktu yang tersisa untuk mengejar target pembangunan juga semakin pendek. Sapta menyoroti bahwa pemerintahan Halim-Aris kini telah memasuki dua tahun terakhir masa jabatan sehingga pelaksanaan program yang sudah direncanakan perlu mendapat perhatian lebih.

Dia meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan anggaran. Pekerjaan infrastruktur jalan, menurut dia, perlu menjadi salah satu prioritas agar target perbaikan dapat dikejar.

"Harus digenjot dengan target tahun ini dan anggarannya mungkin agak ditingkatkan. Harus fokus untuk infrastruktur jalan ini," katanya.

Sapta juga menilai dukungan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dapat dioptimalkan untuk membantu pemerintah daerah mengejar target pembangunan. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut harus tetap diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas masyarakat.

Menurut dia, percepatan pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga. Infrastruktur jalan menjadi salah satu pekerjaan yang harus diperhatikan karena masih terdapat sejumlah ruas yang belum terselesaikan.

DPRD Bantul Pesimistis Target 2026 Tercapai

Meski meminta Pemkab Bantul mempercepat pekerjaan, Sapta mengakui peluang untuk memenuhi seluruh target pembangunan pada tahun ini semakin berat. Dengan sisa waktu sekitar dua bulan sebelum penutupan tahun anggaran, dia menilai waktu yang tersedia tidak panjang untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang belum terealisasi.

Karena itu, Sapta meragukan target pembangunan fisik 2026 dapat tercapai sepenuhnya. Dia meminta pemerintah daerah memaksimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk pekerjaan infrastruktur yang dinilai mendesak.

"Kalau saya pesimistis untuk dua bulan ini target 2026 bisa terpenuhi. Waktunya tidak panjang," ungkapnya.

Realisasi Pembangunan Fisik Bantul Baru 69,40%

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih juga menyoroti realisasi pembangunan fisik di wilayahnya yang baru mencapai 69,40% hingga Triwulan III 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam agenda Sosialisasi Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Angka realisasi tersebut menjadi perhatian karena pelaksanaan pembangunan masih harus dilanjutkan pada sisa tahun anggaran. Di sisi lain, sejumlah proyek strategis yang telah ditetapkan Pemkab Bantul membutuhkan penyelesaian sesuai rencana.

DPRD pun meminta perangkat daerah terkait meningkatkan kinerja pelaksanaan proyek, terutama pada sektor infrastruktur jalan. Percepatan diharapkan dapat mengoptimalkan sisa anggaran dan waktu yang tersedia, meski target pembangunan tahun ini dinilai semakin sulit dicapai.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.