Aturan Toko Modern Bantul Berubah, Jarak Jadi 1 Km, Wajib Rekrut 50% Pekerja Lokal
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
Ilustrasi petir di tengah cuaca ekstrem./Pixabay
Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Bantul meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama masa peralihan musim atau pancaroba. Ancaman angin kencang, pohon tumbang, hingga genangan air mendadak perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi sejak dini.
Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, mengatakan cuaca ekstrem pada masa pancaroba dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko bencana.
"Kami meminta BPBD Bantul memastikan seluruh personel dan sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan. Sistem peringatan dini atau early warning system juga perlu dipastikan berfungsi optimal selama 24 jam," ujarnya, Minggu (1/11/2026).
Selain memastikan kesiapan personel dan peralatan, Jumakir meminta pemetaan wilayah rawan bencana di setiap kapanewon dan kalurahan diperkuat. Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kalurahan juga perlu ditingkatkan agar mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana berbasis masyarakat.
"Kesiapsiagaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga perlu menggiatkan gotong royong untuk mengurangi risiko bencana di lingkungan masing-masing," jelasnya.
Warga Diminta Bersihkan Drainase dan Pangkas Pohon
Jumakir menyebut sejumlah langkah sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana saat pancaroba. Di antaranya memangkas dahan pohon yang lapuk atau terlalu rimbun serta membersihkan saluran drainase agar aliran air tidak terhambat.
Masyarakat juga diminta memantau perkembangan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dengan demikian, warga dapat meningkatkan kewaspadaan ketika terdapat potensi cuaca ekstrem di wilayah masing-masing.
Distribusi Air Bersih Bantul Masih Berlanjut
Di sisi lain, BPBD Bantul masih mempertahankan status siaga darurat kekeringan hingga akhir Desember 2026. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaol, mengatakan status tersebut tetap berlaku meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah.
"Meski sejumlah wilayah sudah turun hujan, distribusi air bersih masih berpotensi kami upayakan karena sumber air masyarakat belum langsung kembali cukup," katanya.
Antoni menyebutkan total distribusi air bersih selama tahun ini telah mencapai sekitar tujuh juta liter. Menurut dia, turunnya hujan belum tentu langsung memulihkan ketersediaan air tanah yang dibutuhkan masyarakat.
“Bisa saja nanti sudah hujan, tetapi tetap ada daerah yang harus kami suplai air bersih. Sebab, hujan yang turun belum tentu langsung mencukupi kebutuhan air tanah masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pemulihan sumber air membutuhkan waktu meskipun hujan telah mulai turun. Oleh karena itu, BPBD tetap membuka kemungkinan penyaluran bantuan air bersih selama kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak belum terpenuhi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
DPRD Sleman menyoroti pentingnya evaluasi berkala, pemutakhiran data keluarga berisiko, dan koordinasi lintas sektor untuk menekan stunting.
Komnas HAM meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga trauma akibat penggeledahan ponpes di Sukoharjo.
Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung pada 2026 dengan mengoptimalkan gudang, fasilitas pengeringan, dan jaringan petani.
Ketum PBNU Gus Kikin mengimbau warga Sukoharjo menjaga kerukunan dan tidak terprovokasi kasus pembakaran warung mi babi serta penggeledahan ponpes.
Dinas Pariwisata DIY meluncurkan Calendar of Events 2027 dengan 203 agenda wisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan