HI UII Desak Pengusutan Independen Kekerasan Aparat Terhadap Massa Aksi 10 November

Harianjogja.com, SLEMAN—Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial Budaya (FISB) Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak pengusutan independen atas dugaan kekerasan yang dilakukan aparat dalam penanganan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 10 November 2026.

Prodi HI FISB UII juga mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap peserta aksi. Keselamatan warga, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kebebasan menyampaikan pendapat dinilai harus menjadi prinsip utama dalam pengamanan demonstrasi.

Ketua Program Studi HI UII, Masitoh Nur Rohma, mengatakan aparat keamanan memiliki kewajiban melindungi warga dan memastikan setiap tindakan pengamanan memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, serta akuntabilitas.

Menurutnya, penyampaian aspirasi mahasiswa secara damai tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman keamanan. Kebebasan berpendapat dan berkumpul di ruang publik merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar.

"Pemerintah dan aparat tidak boleh memandang penyampaian aspirasi mahasiswa secara damai sebagai ancaman terhadap keamanan. Kebebasan berpendapat dan berkumpul di ruang publik adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar," ujar Masitoh Nur Rohma di Jogja, Rabu (11/11/2026).

Lima Tuntutan Prodi HI UII

Menyikapi insiden tersebut, Prodi HI FISB UII menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, kepolisian, dan institusi pendidikan tinggi.

Pertama, pemerintah diminta membuka ruang dialog seluas-luasnya dan menjamin mahasiswa dapat menyampaikan kritik tanpa ancaman tindakan represif maupun kriminalisasi.

Kedua, kepolisian diminta menjelaskan secara transparan keberadaan, kondisi, status hukum, serta dasar penangkapan setiap warga yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Ketiga, seluruh orang yang ditangkap harus memperoleh akses tanpa hambatan terhadap bantuan hukum, komunikasi dengan keluarga, dan layanan kesehatan yang memadai. Mereka yang ditangkap tanpa dasar hukum yang sah juga diminta segera dibebaskan tanpa syarat.

Keempat, Prodi HI FISB UII mendesak penyelidikan independen, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan kekerasan dalam penanganan aksi. Pengusutan tidak hanya diminta menjangkau pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang bertanggung jawab memberikan perintah.

Proses tersebut, menurut tuntutan Prodi HI UII, harus diikuti pertanggungjawaban hukum serta pemulihan hak para korban.

Kelima, perguruan tinggi diminta mengambil langkah nyata untuk melindungi mahasiswa dan menjaga ruang demokrasi. Kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi kebebasan akademik, pemikiran kritis, serta aktivisme mahasiswa.

Kampus Diminta Lindungi Kebebasan Akademik

Masitoh menegaskan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan persoalan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga bersama.

Perguruan tinggi, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk membela martabat manusia sekaligus memastikan mahasiswa dapat menyampaikan pandangan kritis tanpa rasa takut.

"Keberanian mahasiswa menyuarakan persoalan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dirawat bersama. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk membela martabat manusia dan memastikan suara kritis dapat disampaikan dengan aman," pungkas Masitoh.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.