LBH Yogyakarta Sebut Tak Ada Penjarahan dalam Aksi 10 November

Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan tidak ada penjarahan dalam demonstrasi di kawasan DPRD DIY pada Selasa (10/11/2026). Menurut LBH, massa aksi justru telah melakukan antisipasi dengan saling mengingatkan agar tidak terjadi penjarahan di tengah demonstrasi.

Direktur LBH Yogyakarta, Kharisma Wardhatul Khusniah, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah beredar isu mengenai kemungkinan penjarahan. Bahkan, sebelum demonstrasi berlangsung, Aliansi Jogja Memanggil (AJM) memperoleh informasi bahwa pemilik toko diminta menutup tempat usahanya karena kekhawatiran tersebut.

AJM menegaskan perlawanan rakyat tidak diarahkan pada tindakan penjarahan. Untuk memperjelas sikap tersebut, massa aksi berinisiatif membuat poster yang berisi penegasan bahwa penjarahan bukan bagian dari agenda demonstrasi.

Kharisma menjelaskan, massa juga telah berkonsolidasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya tindakan penjarahan di lapangan. Mereka sepakat untuk saling mengingatkan dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan agenda aksi.

"Teman-teman sudah berkonsolidasi juga satu sama lain, mulai dari bikin poster, sudah mengantisipasi kalau misalnya nanti akan ada tindakan-tindakan penjarahan akan langsung ditindak oleh teman-teman massa aksi sendiri. Maksudnya adalah itu bukan skema dari teman-teman massa aksi," kata Kharisma ditemui di Kantor LBH Yogyakarta, Rabu.

Selain menyoroti isu penjarahan, LBH Yogyakarta juga memberikan perhatian terhadap penanganan aparat terhadap peserta demonstrasi. Kharisma menyebut terdapat ratusan massa aksi yang ditangkap kepolisian setelah demonstrasi berlangsung.

Menurut dia, jumlah penangkapan yang lebih besar dibandingkan aksi pada 28 Oktober lalu tidak otomatis menunjukkan demonstrasi kali ini lebih kacau. Ia menilai banyaknya orang yang diamankan lebih dipengaruhi metode sweeping aparat yang menjangkau lebih banyak orang dan cenderung dilakukan secara serampangan.

Kharisma menyebut penangkapan mulai berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, sejumlah orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat kepolisian disebut mulai melakukan penangkapan terhadap massa.

Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB, polisi berseragam melakukan sweeping dengan menggunakan sepeda motor. LBH menyoroti cara penanganan tersebut karena dinilai berpengaruh terhadap banyaknya orang yang kemudian diamankan.

LBH juga mempertanyakan penggunaan kekuatan aparat dalam pengamanan demonstrasi. Kharisma menilai tindakan aparat dalam aksi 28 Oktober maupun demonstrasi 10 November sama-sama menunjukkan penggunaan kekuatan berlebih.

Menurutnya, tindakan kepolisian perlu dilihat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan tersebut mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus mempertimbangkan kebutuhan dan proporsionalitas sesuai situasi di lapangan.

Kharisma mempertanyakan urgensi pengerahan aparat dengan perlengkapan lengkap ketika jumlah massa di sekitar gedung DPRD DIY relatif sedikit. Ia juga menilai sejumlah tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari pencegahan, peringatan lisan, hingga kendali tangan kosong lunak, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Persoalan lain yang disoroti LBH adalah tindakan aparat yang memasuki kawasan kampus. Menurut Kharisma, kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus menjalankan kegiatan akademik.

Ia menilai pengepungan mahasiswa di lingkungan UGM telah mengganggu prinsip kebebasan akademik. Karena itu, penggunaan kekuatan aparat di lingkungan pendidikan juga menjadi bagian dari evaluasi LBH terhadap penanganan demonstrasi tersebut.

LBH turut menyoroti pembatasan waktu demonstrasi hingga pukul 18.00 WIB. Kharisma menjelaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi bagi kepolisian untuk melakukan tindakan represif setelah waktu demonstrasi melewati batas.

Sementara itu, LBH Yogyakarta masih melakukan pendataan terhadap orang-orang yang ditangkap maupun hilang kontak setelah demonstrasi. Berdasarkan pendataan mandiri melalui kanal aduan dan bantuan hukum, terdapat sekitar 70 korban yang dilaporkan dengan status ditangkap maupun belum diketahui kabarnya.

Dari pendataan sementara tersebut, LBH juga mencatat dua orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Keduanya mengalami luka akibat proyektil, tetapi LBH Yogyakarta belum dapat memastikan jenis proyektil yang mengenai para korban.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.